MAMUJU – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat terus mendorong percepatan penyelesaian persoalan akses jalan hauling tambang yang selama ini menjadi hambatan investasi sektor pertambangan di Sulbar.
Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi yang diikuti Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas ESDM Sulbar, Ilham, di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Sulbar, Rabu, 13 Mei 2026.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada 27 April 2026 yang membahas permohonan fasilitasi akses jalan hauling dari Asosiasi Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Provinsi Sulawesi Barat.
Kepala Dinas ESDM Sulbar, Bujaeramy Hassan, sebelumnya telah menegaskan bahwa pengelolaan sektor pertambangan harus tetap mengedepankan aturan hukum, asas keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Arahan itu menjadi pedoman utama dalam setiap pembahasan lintas sektor terkait aktivitas pertambangan di Sulawesi Barat.
Dalam rapat kali ini, seluruh pihak sepakat untuk menyiapkan audiensi bersama Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka. Audiensi tersebut akan membahas solusi pembukaan akses jalan hauling yang dinilai sangat penting untuk mendukung kelancaran aktivitas pertambangan dan distribusi hasil tambang.
Langkah tersebut dinilai sejalan dengan program Pancadaya Pemerintah Provinsi Sulbar yang menitikberatkan pada kemudahan investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pertambangan yang tertib dan berkelanjutan.
Selain persoalan jalan hauling, rapat juga membahas upaya pelepasan kawasan hutan di Kawasan Industri Kabuloang, Desa Belang-Belang, Kabupaten Mamuju. Pelepasan kawasan itu dianggap strategis karena akan membuka konektivitas jalur hauling dari lokasi tambang menuju fasilitas pengolahan dan pelabuhan.
Kabid Minerba ESDM Sulbar, Ilham, mengatakan akses jalan hauling merupakan kebutuhan vital bagi pelaku usaha tambang. Menurutnya, tanpa kepastian akses, biaya logistik akan meningkat dan berdampak pada daya saing industri pertambangan di Sulbar.
“Kami dari Dinas ESDM terus mendorong agar persoalan ini segera menemukan titik terang. Rapat persiapan ini penting agar saat audiensi dengan Bapak Gubernur nanti, seluruh pihak sudah membawa solusi yang konkret dan matang, termasuk terkait pelepasan kawasan hutan di Kabuloang Belang-Belang,” ujar Ilham.
Ia juga menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus tetap sesuai dengan arahan Kepala Dinas ESDM Sulbar, yakni berpihak pada aturan dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, sebelumnya juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pembangunan infrastruktur pertambangan dan kepatuhan terhadap regulasi.
Menurut Junda, pemerintah daerah mendukung pengembangan akses infrastruktur untuk menunjang investasi, namun seluruh proses pembukaan jalan hauling dan pelepasan kawasan hutan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
“Kami memahami kebutuhan akses jalan hauling bagi pengusaha tambang untuk menekan biaya logistik. Tetapi semua proses harus sesuai aturan dan tidak boleh mengabaikan masyarakat sekitar. Masyarakat harus menjadi mitra dalam pembangunan, bukan korban,” tegas Junda Maulana.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas PTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan, serta Asosiasi Tambang MBLB Sulbar. Seluruh peserta rapat sepakat segera menyusun rekomendasi teknis dan bahan audiensi yang akan disampaikan kepada Gubernur Sulbar dalam waktu dekat.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap hasil koordinasi ini dapat menjadi langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan akses jalan hauling dan status kawasan hutan, sehingga iklim investasi pertambangan di Sulbar semakin kondusif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
