MAMUJU – Upaya memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak ekonomi daerah terus digencarkan. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat berkolaborasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Hulu Industri Rumput Laut: Peningkatan Kualitas Bibit, Mutu, dan Tata Kelola Rantai Nilai Lokal”.
Kegiatan yang berlangsung di Grand Maleo Hotel & Convention, Mamuju, Selasa (21/4/2026) ini menjadi momentum strategis dalam merumuskan arah pengembangan industri rumput laut berkelanjutan di Sulawesi Barat.
FGD tersebut sejalan dengan visi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, melalui program PANCA DAYA yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Dukungan juga datang dari Sekretaris Provinsi Sulbar, Junda Maulana, yang terus mendorong integrasi kebijakan lintas sektor demi meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah di pasar global.
Dalam forum lintas sektor ini, pembahasan difokuskan pada hasil riset lapangan dalam kerangka program Partnership for Australia – Indonesia Research (PAIR), yang menitikberatkan pada penerapan ekonomi sirkular dalam industri rumput laut di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Ketua Tim Peneliti LPPM Unhas, Prof. Ambo Tuwo, menegaskan bahwa rumput laut bukan sekadar komoditas dagang, tetapi memiliki peran strategis dalam menjaga ekosistem dan ketahanan pangan.
“Kita memerlukan harmonisasi kebijakan dari pusat hingga daerah agar nilai ekonomi rumput laut meningkat melalui diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, terungkap bahwa rumput laut memiliki tiga fungsi utama dalam ekonomi sirkular. Pertama, sebagai penyerap karbon biru (blue carbon) yang mampu menyerap CO2 lebih efektif dibandingkan hutan daratan. Kedua, sebagai agen fitoremediasi yang berfungsi menyaring limbah nutrisi di perairan. Ketiga, sebagai bahan baku pupuk organik cair yang dapat mendukung sektor pertanian dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia.
Meski memiliki potensi besar, sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Staf Teknis Perikanan Budidaya DKP Sulbar, Ashar, mengungkapkan keterbatasan bibit unggul lokal menjadi salah satu kendala utama.
“Selain itu, belum adanya fasilitas bea cukai di wilayah Sulbar juga menjadi hambatan bagi pembudidaya untuk menembus pasar ekspor secara langsung,” jelasnya.
Permasalahan lain yang mencuat meliputi fluktuasi harga rumput laut—harga basah berkisar Rp5.000 dan kering Rp15.500—serangan hama penyu, hingga minimnya fasilitas pengeringan yang masih bersifat swadaya.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala DKP Provinsi Sulawesi Barat, Safaruddin, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan sektor hulu industri rumput laut.
“FGD ini menjadi referensi penting dalam menentukan arah kebijakan bantuan dan pendampingan ke depan. Kami terus berupaya menghadirkan solusi konkret, mulai dari pelatihan kultur jaringan, akses perbankan, hingga penanganan persoalan lingkungan seperti sampah plastik,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sinergi antara akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada.
“Harapannya, bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan serta pembudidaya rumput laut di Sulawesi Barat,” pungkas Safaruddin.
