Mamuju — Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus tancap gas meningkatkan kualitas layanan digital. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui koordinasi intensif bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoSS) Sulbar terkait optimalisasi pengelolaan website resmi.
Kegiatan koordinasi berlangsung di Kantor DiskominfoSS Sulbar, Kamis, 2 April 2026. Langkah ini menjadi bagian strategis dalam memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus memaksimalkan fungsi website sebagai sarana pelayanan dan transparansi kepada masyarakat.
Tak hanya itu, upaya ini juga diarahkan untuk mendongkrak nilai evaluasi SPBE di lingkungan Sekretariat DPRD Sulbar, khususnya pada aspek pengelolaan kanal digital yang kini menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintahan berbasis elektronik.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka terus mendorong percepatan digitalisasi layanan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan akuntabel.
Koordinator Tim SPBE Sekretariat DPRD Sulbar, Muhammad Ghadafi, menegaskan bahwa koordinasi ini merupakan langkah cepat dan terukur dalam menghadapi penilaian SPBE triwulan kedua.
“Ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan penilaian SPBE Sekretariat DPRD Sulbar, terutama pada indikator pengelolaan website dan media sosial. Kami ingin memastikan pengelolaan informasi digital berjalan optimal, informatif, dan sesuai standar,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan DiskominfoSS sebagai leading sector dalam pengelolaan teknologi informasi daerah. Sinergi tersebut dinilai krusial agar pengelolaan website dan media sosial pemerintah dapat lebih terarah, terintegrasi, dan berdampak luas bagi masyarakat.
Dengan adanya koordinasi ini, pengelolaan website Sekretariat DPRD Sulbar diharapkan semakin responsif, akurat, dan mudah diakses. Lebih dari itu, langkah ini menjadi bagian nyata dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis digital di Sulawesi Barat.
