MAMUJU, RAKYATTA.CO — Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Barat, H. Arwan M. Aras Tammauni, menghadiri kegiatan Jagong Masalah Umrah dan Haji (Jamarah) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Sulawesi Barat, di Grand Hotel Maleo, Mamuju, Senin (23/12/19).
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat, Dr. H. M. Muflih B. Fattah, dihadiri jajaran dan perwakilan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten se Sulawesi Barat
H. Arwan M. Aras Tammauni, selaku Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menyampaikan materi seputar Jamaah Haji dan Umrah.
Secara nasional, kata Arwan, meskipun masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi oleh Kemenag saat ini, namun khusus untuk indeks kepuasan pelayanan haji di Indonesia sudah terbilang baik.
“Banyak kendala yang dihadapi di Kemenag, dan mulai perlahan telah dilakukan pembenahan, misalnya dalam pelayanan haji sudah mencapai angka 80% secara nasional terkait kepuasaan para jamaah,” sebut Arwan.
Untuk Sulbar, kata dia, pelayanan haji diharapkan dapat lebih ditingkatkan, apalagi saat ini akan didukung dengan kehadiran asrama haji di Mamuju.
“Tentu kita harapkan, pelayanan haji akan semakin baik dengan implementasi dari program selama ini, ditambah dengan hadirnya asrama haji transit Mamuju yang sedang dalam tahap pengerjaan,” katanya.
Untuk mendukung pelayanan haji yang optimal, menurut Arwan, petugas haji juga harus direkrut dengan baik, dan serius dalam memberikan pelayanan pelayanan kepada para jamaah.
“Kebanyakan yang direkrut selama ini tidak bertugas melainkan juga menjadi jamaah haji secara umum. Sehingga, kita minta agar Kanwil Kemenag provinsi dalam merekrut petugas pelayanan haji benar-benar memperhatikan tugasnya, mengenal lapangan, dan menjalankan fungsinya memberikan pelayanan para jamaah,” harapnya.
Selain itu, Arwan juga menyebutkan bahwa saat ini Komisi VIII DPR RI sedang mencari solusi terkait pelayanan haji di Tanah Suci Mekkah. Sebab, lanjut Arwan, selama ini kadangkala terjadi pelayanan yang kurang optimal, disebabkan fasilitas yang kurang mendukung.
“Kita juga telah membahas terkait pelayanan haji di Makkah dan Madinah, utamanya soal pelayanan kesehatan. Kita upayakan ada klinik di Madinah dan Mekkah yang khusus melayani jamaah. Hanya saja, kita terbentur aturan dan regulasi di kerajaan Arab Saudi. Karena tidak boleh ada bangunan selain bangunan mereka. Tapi kita akan cari solusinya,” jelas Arwan.
