MAMUJU – Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat, M. Natsir, menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Hal itu disampaikan saat membawakan keynote speech pada kegiatan Sharing Session Pengelolaan Keuangan Daerah yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Barat di Aula Lantai 5 Gedung Keuangan Negara Mamuju, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan bertema “Tata Kelola Keuangan yang Baik dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara dan Praktik Pengawasan Keuangan” tersebut diikuti jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Inspektorat Kabupaten Mamuju, serta Inspektorat kabupaten se-Sulbar secara daring.
Dalam sambutannya, M. Natsir menyampaikan forum tersebut memiliki nilai strategis untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat aturan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, serta bertanggung jawab sebagaimana amanat regulasi keuangan negara.
“Pengelolaan keuangan negara tidak hanya soal administrasi, tetapi bagaimana memastikan setiap anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Natsir.
Ia menambahkan, langkah tersebut juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Natsir juga menyoroti pentingnya peran Inspektorat sebagai early warning system pemerintah daerah. Menurutnya, APIP harus mampu hadir tidak hanya sebagai pengawas administratif, tetapi juga mitra strategis dalam mendorong kualitas pembangunan daerah.
“Peran konsultatif APIP perlu terus diperkuat dengan tetap menjaga integritas dan profesionalisme,” tegasnya.
Sharing session tersebut menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Kepala Kanwil DJPb Sulbar Syakran Budi, Korwas Investigasi BPKP Sulbar Rochmad Budiyono, serta Kasatgas Wilayah IV KPK RI Basuki Haryono.
Para narasumber membahas berbagai aspek terkait tata kelola keuangan daerah, praktik pengawasan internal pemerintah, hingga perspektif hukum keuangan negara dalam mencegah potensi penyimpangan anggaran.
Melalui kegiatan ini, kapasitas Inspektorat provinsi maupun kabupaten diharapkan semakin kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintah.
Selain itu, forum tersebut juga menjadi momentum mempererat sinergi antara DJPb, BPKP, KPK, dan seluruh Inspektorat di Sulawesi Barat dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berkualitas.
