Mamuju — Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sulawesi Barat Firdaus Abdullah menilai salah satu tahapan yang menjadi perhatian adalah rekrutmen Penyelenggara ad hoc yakni PPK, PPS dan KPPS sehingga proses ini dapat dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, integritas, dan kemandirian.
Iklan Bersponsor Google
“Kami dukung KPU dalam menyeleksi anggota PPK dan PPS secara transparan dengan memperhatikan kompetensi, integritas dan netralitas calon” ungkap Firdaus yang juga pengurus ISSI Polman.
Proses seleksi terbuka dimaksudkan agar rekrutmen ini benar-benar berjalan dengan baik aga dapat mengawal dan menjaga suara masyarakat.
“Makax, seleksi ini tidak hanya sekedar menghasilkan penyelenggara ad hoc yang tau tentang kepemiluan semata” tambahnya.
Menurutnya, PPK dan PPS bukan hanya harus netral tetapi juga mereka harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap suara masyarakat.
“Jadi, PPK dan PPS tidak seperti selama ini, hanya mengumumkan informasi di papan pengumuman”
Proses seleksi PPK dan PPS, kata Firdaus Abdullah dimulai dari proses pendaftaran, tes tulis, dan wawancara. KPU harus memfasilitasi masyarakat dalam memberikan tanggapan dan masukkan terhadap calon PPK dan PPS.
“Harapannya masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengawal proses seleksi penyelenggara ad hoc” kata Firdaus Abdullah.
Iklan Google AdSense
