WAJO – Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo di bawah pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati, Amran Mahmud-Amran, untuk menumbuhkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di daerahnya makin membuahkan hasil. Dalam tiga tahun terakhir, sektor yang jadi salah satu penyangga ekonomi nasional itu terus menjamur.
Berdasarkan data yang tercatat di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Perindagkop UKM) Wajo, pada akhir 2021 setidaknya ada 33.838 UMKM, yang sebagian di antaranya adalah UMKM baru.
Itupun terlihat dengan banyaknya titik yang menjadi pusat jajanan, baik makanan maupun minuman yang tersebar di beberapa kecamatan. Ada yang sifatnya sementara maupun semipermanen.
Misalnya, di Kecamatan Tempe, ada kampung kontainer yang berada di Jalan Rusa dan pinggiran Sungai Walennae. Selain itu, akan segera hadir juga di kawasan ruang terbuka hijau (RTH) Callaccu.
Lalu, di Kecamatan Pammana ada Kuliner Pammana Mabello, di Kecamatan Belawa ada Jajanan Tosagena (JTos), dan di Kecamatan Pitumpanua ada Siwa Culinary Sensation.
Kepala Dinas Perindagkop UKM Wajo, Ambo Mai, menyampaikan bahwa pemanfaatan lokasi tersebut, pihaknya belum mengenakan tarif, baik untuk sewa lahan dan sebagainya.
“Untuk kontainer (tempat), isi, dan kelengkapannya semua disiapkan oleh para penjual. Adapun kalau ada iuran untuk kebersihan, misalnya, itu sesuai kesepakatan para penjual menunjuk koordinator dan menentukan besaran iuran masing-masing,” kata Ambo Mai, Jumat (21/1/2022)
Begitu juga untuk beberapa kontainer yang disiapkan di RTH Callaccu. Sampai saat ini pihaknya belum memberikan tarif. Selain itu, karena jumlah tempat terbatas, untuk penentuannya ditetapkan melalui proses seleksi yang telah dilakukan sebelumnya.
“Yang dipungut oleh pemerintah nantinya hanyalah pajak restoran sesuai ketentuan. itupun pembayarannya melalui QRIS (Quick Response Indonesian Code Standard),” jelasnya.
Ambo Mai menjelaskan bahwa upaya untuk menumbuhkan UMKM di Bumi Lamaddukelleng adalah esensi dari salah satu program duo Amran, yaitu mencetak 10.000 wirausaha baru.
Dia pun mengajak masyarakat agar berani memulai berusaha. “Sekarang kita semua mudah untuk berusaha. Izin usaha saja dipermudah melalui Online Submission System (OSS). Untuk mendapatkan modal usaha juga bisa melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disiapkan perbankan dengan subsidi bunga dari pemerintah. Sisa keseriusan kita untuk memulai usaha dan mengembangkan usaha,” bebernya.
Terkait dengan pajak restoran, Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Pendataan dan Pendaftaran Bidang Pelayanan Pengelolaan Pajak Daerah dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Wajo, Ramlansyah, membenarkan bahwa yang dipungut hanyalah pajak restoran sesuai dengan regulasi.
“Untuk Jajanan Tosagena kita sudah lakukan pemungutan selama empat bulan pertama, namun sempat terhenti karena ada sedikit kendala, sekarang sudah dikanjutkan lagi. Untuk tempat yang lainnya kita sementara proses pendataan dan pendaftaran pada QRIS,” ucapnya.
Sementara, dikonfirmasi salah seorang pemilik kontainer di wilayah Kampung Kontainer, Rahman, menyampaikan bahwa selama ini belum ada pungutan dari pemerintah.
“Kita hanya membayar iuran air bersih dan iuran kebersihan kepada pengelola yang telah kita tunjuk dan sepakati bersama forum penjual di kawasan tersebut. Untuk iuran listrik juga sesuai penggunaan karena masing-masing menggunakan meteran sendiri,” katanya. (*)
