Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat (Kakanwil Kemenkum Sulbar), Sunu Tedy Maranto, didampingi oleh perancang peraturan perundang-undangan jajarannya menghadiri Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 di Aula Andi Depu, Kantor Gubernur Sulbar, Jumat (7/3/2025).
Kehadiran Kakanwil Kemenkum Sulbar dalam forum ini menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam upaya bersama dalam pembangunan di Sulawesi Barat.
Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), yang menyoroti tantangan serius pengentasan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Barat.
Gubernur SDK menegaskan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan adalah salah satu misi utama dalam pemerintahannya bersama Wakil Gubernur Sulbar, Salim S. Mengga.
Ia menekankan pentingnya tanggung jawab bersama dalam menangani masalah ini.
“Mungkin kita semua di sini akan menjadi orang yang bertanggung jawab bila ini kita biarkan,” ujar SDK dalam sambutannya.
SDK mengusulkan pendekatan berbagi tanggung jawab antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi untuk mengintervensi kemiskinan ekstrem.
Ia menjelaskan bahwa kategori miskin ekstrem diukur dari tingkat konsumsi masyarakat.
“Mereka mungkin bisa makan pagi, tapi belum tentu bisa makan siang atau malam. Inilah yang harus kita atasi bersama,” ujarnya.
