MAMUJU — Menanggapi pemberitaan yang beredar terkait penutupan sementara (Suspend) sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sulawesi Barat, pihak terkait memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang dinilai belum utuh dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Koordinator Regional SPPI Sulawesi Barat, Firazh Ahmadillah Ma’ga menjelaskan bahwa penghentian operasional sementara beberapa dapur bukanlah keputusan yang diambil secara terburu-buru ataupun tanpa dasar yang jelas. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah evaluasi menyeluruh guna memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar operasional dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami tegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk penghentian permanen, melainkan bagian dari proses penataan dan peningkatan kualitas layanan. Pemberhentian sementara juga dilakukan secara bertahap. Suspend pertama dan kedua. Evaluasi ini penting agar program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” jelas Firazh sapaan akrabnya di Mamuju, Sabtu, 4 April 2026.
Terkait adanya tudingan tebang pilih dalam penutupan dapur, pihaknya membantah keras hal tersebut. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang objektif, khususnya menyangkut aspek kelayakan higienitas, standar sanitasi, serta kesiapan fasilitas seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Kami bekerja berdasarkan data dan hasil pemeriksaan teknis. Tidak ada unsur subjektivitas atau kepentingan tertentu dalam pengambilan keputusan. Dan ini juga Satu-satunya jalan agar kualitas program MBG ini lebih baik lagi di Sulbar. Dengan adanya suspend/pemberhentian sementara bagi SPPG yang belum memiliki SLHS dan/atau IPAL,” tambahnya.
Pihak MBG Sulbar juga menanggapi isu kurangnya koordinasi di tingkat kecamatan. Disebutkan bahwa koordinasi terus dilakukan secara berjenjang, namun diakui masih terdapat beberapa kendala teknis di lapangan yang saat ini sedang dalam proses pembenahan.
Selain itu, terkait kritik terhadap komunikasi publik, pihaknya menyatakan terbuka terhadap masukan dan berkomitmen untuk meningkatkan transparansi serta sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan mitra pelaksana program.
“Kami menghargai setiap masukan sebagai bagian dari kontrol sosial. Namun kami berharap informasi yang disampaikan ke publik tetap berimbang dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” tegasnya.
Program MBG sendiri merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan dapat mendukung proses evaluasi ini demi keberlanjutan program yang lebih baik ke depan.
Lanjut Firazh menegaskan komitmennya untuk terus bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah program yang dibiayai oleh negara. (*)
