Iklan Google AdSense

Kata Ali Baal, Pemda Harus Kreatif Gali Sumber PAD

- Jurnalis

Kamis, 30 Januari 2020 - 08:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mamuju — Guberrnur Sulbar, Ali Baal Masdar membuka secara resmi Rapat Koordinasi Kementerian Keuangan Sulbar di Aula Lantai V di Kantor Kementrian Keuangan Sulbar, Kamis, 30 Januari 2020. Tahun ini mengusung tema Review Capaian Kinerja Tahun 2019 dan rencana kerja 2020.

Iklan Bersponsor Google

Gubernur Sulbar,  Ali Baal Masdar mengatakan, dalam sistem Pemerintahan Pusat, Daerah maupun Kota diperlukan suatu koordinasi dan sinergi dari berbagai kepentingan, dimakan Sulbar memiliki potensi SDA  yang sangat besar seperti potensi Pengembangan usaha Pertanian, perkebunan dan kekayaan hasil laut yang sudah menjadi tulang punggung perekonomian Sulbar.

” Pada kesempatan ini saya,  selaku Gubernur Sulbar yang juga selaku wakil Pemerintah Pusat mendorong kiranya seluruh pemerintah  daerah semakin kreatif dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah atau PAD,” kata Ali Baal Masdar.

Lebih lanjut disampaikan, terdapat peluang besar yang perlu diantisipasi tentang kesiapan Sulbar menjadi daerah penyangga Ibu Kota Negara yang baru,  begitupun sinkronisasi perencanaan dan program antar pemerintah daerah yang perlu ditingkatkan dalam upaya memaksimalkan keunggulan komparatif masing-masing daerah.

”  Saya berharap masih banyak kegiatan  produksi yang bisa dimaksimalkan seperti dunia usaha dari kalangan muda mudi, ” tandas mantan Bupati Polman dua periode itu. 

Baca Juga :  Dorong Kabupaten/Kota Peduli HAM, Kemenkumham Sulbar Berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi

Kepala Kementerian Keuangan Sulbar,  Imi Eko Saputro melaporkan,Kementerian Keuangan selaku Otoritas Fiskal menjalankan beberapa tugas yang secara langsung bersentuhan dengan sendi-sendi Perekonomian Negara, diantaranya tugas untuk melakukan pemungutan pendapatan negara atau pajak, bea cukai,  melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara (BUN), dan menyusun kebijakan fiskal serta kerangka ekonomi makro. 

” Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran para pimpinan yang menunjukkan bahwa kita semua memiliki keinginan dan perhatian yg sama yaitu Sulbar yg maju dan malaqbiq,” ungkapnya

Mengingat luasnya cakupan tugas tersebut, maka berpengaruh juga terhadap struktur Kementerian Keuangan. Selain itu menurut Imi perlu diinformasikan bahwa Organisasi Kementerian Keuangan berbentuk Holding Company, dengan jumlah Direktorat Jenderal atau Badan, 9 diantaranya Ditjen Pajak, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Kekayaan Negara yang terkoordinasi di tingkat Kementerian dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, dan pengawas internal yakni Inspektorat Jenderal.

”  Rapat koordinasi capaian kinerja 2019  dan rencana kerja 2020 merupakan salah satu langkah untuk meraih Sulbar yang maju, malaqbiq dan bermartabat,” sebut Imi.

Dengan luasnya cakupan tugas atau fungsi dan rentang kendali organisasi, sambungnya, diperlukan koordinasi yang baik antar Unit Eselon I dan seluruh instansi vertikal di bawahnya. Dimakan kegiatan tersebut sebagai bentuk pengejawantahan sinergi  antar unit Kementerian Keuangan, dan sinergi dengan seluruh stakeholders, termasuk seluruh peserta yang hadir. 

Baca Juga :  Sulbar Berdaya! Gubernur Suhardi Duka Luncurkan Program Talenta Digital untuk ASN dan UMKM

Masih kata Imi,  sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, Imi atas capaian kinerja strategis seluruh unit kerja Kementerian Keuangan di Wilayah Sulbar, dan sekaligus menginformasikan rencana strategis di tahun 2020.

” Dan pada akhirnya, kami berharap semoga sinergi yang kita bangun bersama, menjadi daya dorong bagi Sulawesi Barat untuk terus maju dan malaqbi,” beber Imi. 

Adapun total alokasi belanja APBN Tahun 2019 di wilayah  Provinsi Sulbar mencapai Rp. 11, 06 triliun, dengan rincian alokasi satker Kementerian Lembaga mencapai Rp3,85 Triliun dan TKDD mencapai Rp 7,22 triliun 

Dengan total APBD Seluruh Pemerintah daerah di Sulbar mencapai Rp 8,41 Triliun  maka persentase TKDD mencapai 87 persen dari total pemdapatan dalam APBD. Ha tersebut membuktikan ketergantungan atas pendanaan dari Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. 

Acara tersebut diakhiri dengan pemberian pelajar penghargaan oleh Kepala Kementerian Keuangan kepada Gubernur Sulbar dan lima orang 

Disusul pemberian pelakat dari Kepala Kementerian keuangan kepada Gubernur Sulbar dan lima orang pemateri. (Advertorial)

Iklan Google AdSense

Berita Terkait

Sandeq Silumba 2025: Pelestarian Budaya, Pengembangan Pariwisata, dan Penguatan Ekonomi Lokal
Wagub Salim S Mengga: Sandeq Silumba Penting untuk Pelestarian Budaya dan Pariwisata
Flare Gun Gubernur SDK Tanda Dimulai Sandeq Silumba, 55 Perahu Berlayar di Perairan Sulbar
Dinas Kesehatan Sulbar Gelar Sosialisasi dan Edukasi Terapi Pencegahan TBC di Masyarakat
Sandeq Silumba 2025, SDK: Mampu Hidupkan UMKM dan Ciptakan Silaturahmi
Makkuliwa Sandeq Silumba 2025: Doa-doa Mengudara dari Atas Perahu di Pantai Bahari Polewali Mandar
Inspektorat Sulbar Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI Terkait Lingkungan Hidup dan Pertambangan
Partisipasi ASN Sulbar Tembus 96 Persen dalam Pengukuran Kompetensi Digital
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 21 Agustus 2025 - 12:20 WIB

Sandeq Silumba 2025: Pelestarian Budaya, Pengembangan Pariwisata, dan Penguatan Ekonomi Lokal

Kamis, 21 Agustus 2025 - 10:44 WIB

Wagub Salim S Mengga: Sandeq Silumba Penting untuk Pelestarian Budaya dan Pariwisata

Kamis, 21 Agustus 2025 - 10:12 WIB

Flare Gun Gubernur SDK Tanda Dimulai Sandeq Silumba, 55 Perahu Berlayar di Perairan Sulbar

Kamis, 21 Agustus 2025 - 09:24 WIB

Dinas Kesehatan Sulbar Gelar Sosialisasi dan Edukasi Terapi Pencegahan TBC di Masyarakat

Kamis, 21 Agustus 2025 - 07:21 WIB

Sandeq Silumba 2025, SDK: Mampu Hidupkan UMKM dan Ciptakan Silaturahmi

Berita Terbaru