Iklan Google AdSense

Kemenkumham Sulbar Juga Manfaatkan Aplikasi SDP Untuk Data Warga Binaan Pada Pemilu 2024

- Jurnalis

Minggu, 18 Juni 2023 - 10:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mamuju – Kepala Divisi, Robianto sebut Kemenkumham Sulbar bersinergi dengan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Iklan Bersponsor Google

“Hal tersebut dilakukan Melalui salah satunya dengan penyediaan sarana TPS khusus bagi warga binaan di Lapas dan Rutan di Sulawesi Barat” ujar Robianto menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan DPT Pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat di Aula KPU Sulawesi Barat didampingi Kabid Pembinaan Akhmad Herriansyah

Kadivpas menilai, Rakor tersebut penting sebelum dilaksanakannya penetapan DPT Pemilu 2024, yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 – 21 Juni di KPU Kabupaten, tanggal 28 – 29 Juni di KPU Provinsi, dan tanggal 2 – 4 Juli di KPU Nasional.

Baca Juga :  Kadiv Pemasyarakatan Kemenkumham Sulbar Sidak Rutan Mamuju, Ini Tujuannya

“Validitas / potensi kesalahan data Pemilu di Lapas/Rutan sangat kecil karena kami memiliki Bank Data Penghuni atau aplikasi yang namanya Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)” lanjut salah seorang Pimti Pratama unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu

SDP ini memudahkan kami mencari data Narapidana/Tahanan termasuk kapan ia bebas, sehingga data yang kami berikan itu adalah betul-betul Narapidana/Tahanan yang masih akan berada didalam Lapas/Rutan sampai tgl 14 Februari 2024 sehingga akan memilih didalam Lapas/Rutan

Baca Juga :  Waspada DBD di Sulbar! 718 Kasus, 2 Nyawa Melayang hingga Juli 2025

Sebelumnya, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan menyebut bahwa pemindahan Narapidana/Tahanan yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi DPT.

“Jika ada yang dipindahkan, paling 1 atau 2 org, itupun dilakukan jika mendesak/faktor keamanan,” sambungnya.

Untuk itu, Parlindungan berharap agar Kemenkumham Sulbar dan KPUD untuk terus membangun komunikasi dan sinergi dalam pengambilan kebijakan hal tertentu yang menyangkut dengan pemenuhan hak pilih warga binaan

Iklan Google AdSense

Berita Terkait

Sandeq Silumba 2025: Pelestarian Budaya, Pengembangan Pariwisata, dan Penguatan Ekonomi Lokal
Wagub Salim S Mengga: Sandeq Silumba Penting untuk Pelestarian Budaya dan Pariwisata
Flare Gun Gubernur SDK Tanda Dimulai Sandeq Silumba, 55 Perahu Berlayar di Perairan Sulbar
Dinas Kesehatan Sulbar Gelar Sosialisasi dan Edukasi Terapi Pencegahan TBC di Masyarakat
Sandeq Silumba 2025, SDK: Mampu Hidupkan UMKM dan Ciptakan Silaturahmi
Makkuliwa Sandeq Silumba 2025: Doa-doa Mengudara dari Atas Perahu di Pantai Bahari Polewali Mandar
Inspektorat Sulbar Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI Terkait Lingkungan Hidup dan Pertambangan
Partisipasi ASN Sulbar Tembus 96 Persen dalam Pengukuran Kompetensi Digital
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 21 Agustus 2025 - 12:20 WIB

Sandeq Silumba 2025: Pelestarian Budaya, Pengembangan Pariwisata, dan Penguatan Ekonomi Lokal

Kamis, 21 Agustus 2025 - 10:44 WIB

Wagub Salim S Mengga: Sandeq Silumba Penting untuk Pelestarian Budaya dan Pariwisata

Kamis, 21 Agustus 2025 - 09:24 WIB

Dinas Kesehatan Sulbar Gelar Sosialisasi dan Edukasi Terapi Pencegahan TBC di Masyarakat

Kamis, 21 Agustus 2025 - 07:21 WIB

Sandeq Silumba 2025, SDK: Mampu Hidupkan UMKM dan Ciptakan Silaturahmi

Kamis, 21 Agustus 2025 - 07:20 WIB

Makkuliwa Sandeq Silumba 2025: Doa-doa Mengudara dari Atas Perahu di Pantai Bahari Polewali Mandar

Berita Terbaru