POLMAN — Komite Aksi Perjuangan Pembentukan (KAPP) Kabupaten Balanipa menggelar Urun Rembuk Masyarakat Balanipa dengan tema “Penguatan Percepatan Pembentukan Kabupaten Balanipa” di Aula Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Polewali Mandar. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Anggota DPR RI dari Sulawesi Barat, Ajbar Abdul Kadir, mantan Ketua KAPP Sulbar, Prof. Dr. Rahmat Hasanuddin, anggota DPRD Sulbar, Usman Suhuriah, Syamsul Samad, Abdul Rahim, dan Irbad Kaimuddin, serta Penjabat Bupati Polewali Mandar, Muhammad Hamzih, bersama jajaran pemerintah daerah dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Ajbar Abdul Kadir dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan gerakan di daerah untuk percepatan pemekaran Kabupaten Balanipa. Menurutnya, meskipun moratorium pemekaran daerah belum dicabut oleh pemerintah pusat, upaya pembentukan Kabupaten Balanipa harus terus digencarkan. “Agar DOB Balanipa bisa dilirik, gerakan di daerah harus masif, riaknya harus terasa,” tegas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Ia juga menyoroti tiga faktor penting yang menjadi perhatian, yakni kondisi fiskal yang agak lemah, daftar DOB yang tengah diperbaharui, serta kesiapan Kementerian Dalam Negeri dalam merancang desain besar otonomi daerah.
Selain itu, Pj Bupati Polewali Mandar, Muhammad Hamzih, memberikan pesan penting untuk seluruh faksi yang terlibat dalam perjuangan pembentukan Kabupaten Balanipa. Ia mengingatkan agar semua kelompok yang mendukung pembentukan DOB Balanipa diterima dengan baik, asalkan tujuan mereka sejalan dan tidak menimbulkan perpecahan. “Mari kita bersatu agar Balanipa cepat terwujud,” ajaknya. Pada kesempatan yang sama, Muhammad Hamzih juga menyampaikan permohonan pamit, mengingat masa tugasnya sebagai Pj Bupati hanya tinggal lima hari lagi.
Prof. Dr. Rahmat Hasanuddin, yang merupakan tokoh pendiri Sulawesi Barat dan mantan Ketua KAPP Sulbar, menyatakan keinginannya untuk melihat Kabupaten Balanipa terbentuk. Ia menegaskan bahwa persoalan-persoalan terkait pembentukan Balanipa, seperti tata ruang dan peta, harus segera tuntas dalam waktu sebulan. “Jika perlu, saya akan turun langsung untuk memantau perkembangan ini,” ujarnya penuh semangat.
Anggota DPRD Provinsi Sulbar, Usman Suhuriah, menyampaikan pandangannya terkait tantangan politik yang dihadapi dalam perjuangan ini. Ia menekankan pentingnya melakukan negosiasi untuk memindahkan DOB Balanipa ke dalam daftar prioritas pemekaran daerah. “Jika moratorium dicabut, apakah Balanipa bisa masuk dalam kelompok prioritas? Inilah pekerjaan rumah kita bersama,” tuturnya.
Ketua Umum KAPP Kabupaten Balanipa, Mujirin M. Yamin, dalam kesempatan tersebut menegaskan alasan utama mengapa percepatan pembentukan Kabupaten Balanipa sangat penting. Menurutnya, aspirasi masyarakat Balanipa untuk memiliki daerah otonom baru sudah ada sejak tahun 1950-an, namun hingga kini belum terwujud. “Balanipa memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum terkelola dengan optimal. Selain itu, nilai sejarah dan budaya daerah ini juga perlu diperhatikan,” ujarnya. Mujirin juga menambahkan bahwa persyaratan dasar pemekaran berdasarkan UU No.23/2014 telah terpenuhi, termasuk aspek kedaerahan, kapasitas daerah, dan administrasi.
Tujuh kecamatan yang direncanakan menjadi bagian dari Kabupaten Balanipa, yaitu Tutar, Luyo, Tinambung, Alu, Balanipa, Limboro, dan Campalagian, juga telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah setempat, termasuk tanda tangan dari kabupaten Majene dan Mamasa terkait batas wilayah. Mujirin menegaskan bahwa semua persyaratan yang diperlukan untuk pemekaran sudah dipenuhi dan tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat.
Kegiatan ini menjadi momen penting bagi masyarakat Balanipa dan semua pihak yang mendukung perjuangan pemekaran wilayah untuk terus bersatu dan berjuang bersama demi mewujudkan Kabupaten Balanipa. Ke depan, konsolidasi antar stakeholder dan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Balanipa.
