Sengkang, Wajo — Mobil Ambulace Desa Se-Kabupaten Wajo terindikasi tidak sesuai spesifikasi yang seharusnya. Dalam waktu dekat ini Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) akan melakukan aksi demonstrasi.
Iklan Bersponsor Google
Terjaringnya beberapa mobil ambulance desa pada saat Satlantas Polres Wajo melaksanakan Rasia beberapa minggu yang lalu memunculkan suatu permasalahan karena dianggap tidak sesuai spesifikasi serta telah melanggar UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum (LLAJ).
Sebelumnya ada surat edaran dari wakil bupati wajo yang ditujukan kepada seluruh kepala desa se kab. Wajo untuk melengkapi mobil pelayanan masyarakat sehingga bisa dipergunakan sebagai mobil ambulance, mulai dari brankar, oxygen dan selang, gantungan infus, lampu sirine, brending mobil dll serta anggarannya dianggarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
Atas permasalahan ini, Muh Wamil selaku Jendral Lapangan KPPM dalam mengawal kasus ini mengungkapkan bahwa “setelah kami mendapatkan informasi bahwa telah terjaring beberapa mobil ambulance desa di kab wajo yang dianggap tidak sesuai spesifikasi telah mendorong kami untuk melakukan investigasi sehingga kami menemukan beberapa data, diantaranya Surat edaran yang dikeluarkan oleh wakil bupati wajo tanggal 27 maret 2020, surat laporan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Wajo yang berisisikan mobil ambulance yang telah di brending, dokumentasi mobil ambulance dan beberapa informasi lainnya.
Dari data-data yang telah kami dapatkan, maka patut diduga ada tindak pidana korupsi pada pekerjaan ini dengan menarik kesimpulan bahwa mobil ambulance terindikasi tidak sesuai spesifikasi sehingga patut di duga adanya tindak pidana korupsi, kami juga akan mempertanyakan hal ini di BPK (badan pemeriksa keuangan) trkait adanya temuan sebelumnya, dan juga akan meminta untuk melakukan audit.
Oleh karena itu saya selaku jendral lapangan, menyatakan bahwa kami dari KPPM akan mengawal kasus ini sebagaimana tupoksi kami secara personality dan kelembagaan untuk memutus mata rantai tindak pidana korupsi yang ada di indonesia sehingga setiap ada aroma tindakan korupsi maka kami akan melakukan Aksi demonstrasi, begitupun dengan kasus ini.
Kami akan melakukan demonstrasi di Polda Sul-Sel sehingga polda bisa mengungkap kebenaran yang objektif atas kasus ini. Karena ada indikasi tindak pidana korupsi, maka dari itu, kami akan melakukan pelaporan secara resmi ke polda sulsel, dan juga meminta kepada polda untuk memeriksa bupati wajo,wakil bupati wajo, dan kepala dinas PMD serta pihak yang terlibat lainnya.
ketika memang terbukti adanya tindak pidana korupsi maka harus di jerat hukum pidana sebagaimana di atur dalam UU No. 20 Tahun 2001 Joles UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, kami akan terus mengawal kasus ini dan menantang dirkrimsus Polda Sulsel untuk mencetak prestasi di sulawesi selatan dalam hal pengungkapan tindak pidana korupsi.” tutupnya.
Secara terpisah Kapolres Wajo AKBP Muh Islam mengatakan kalau Polres wajo akan mendalami permasalahan di maksud. Anggaran ambulance tersebut merupakan anggaran dana desa berupa swakelola. Dan akan di lengkapi alat alat ambulance nya. Manakala di temukan kerugian Negara dan atau tindakan melawan hukum, akan kami proses fan setahu kami ini anggaran dana desa tahun 2017 lalu.Ucapnya ringkas.
Sementara Kabid Humas Polda Sulsel Kombespol Ibrahim Tompo dan Dirkrimsus Polda Sulsel Kombespol Widony Fedri yang dihubungi terpisah malalui pesan watsaapnya belum mendapatkan respon jawaba atau tanggapan.
Iklan Google AdSense
