MAMUJU — Sulbar berbeda dengan daerah lain, sehingga dibutuhkan kebijakan khusus dari pusat untuk mempercepat pembangunan di Provinsi ke 33 di Indonesia ini.
Begitu disampaikan Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik saat memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kerjasama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri RI dan Balitbangda Sulbar di Gedung PKK Sulbar, Kamis 2 Juni.
Menurut Akmal, selama ini pusat menerapkan kebijakan simetris ke Sulbar, dengan kata lain Sulbar digeneralisasi atau diperlakukan sama dengan provinsi-provinsi lainnya. Sementara Sulbar belum siap untuk itu.
“Kami berharap agar memandang Sulbar tidak sama dengan daerah lain,” ujar Akmal.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Eko Prasetyanto menyampaikan, kegiatan tersebut dilaksanakan guna mempererat hubungan kerja sama antara pusat dan daerah, Instansi vertikal serta swasta.
Dengan begitu kedepan dapat merealisasikan berbagai strategi kebijakan serta meningkatkan kinerja pemda dan pelayanan publik secara optimal.
“Kita harus bekerja sama dengan peran akademisi, ataupun dengan pihak ketiga bahkan dengan media dan masyarakat luas. Ini tantangan yang perlu kita lakukan,” ungkapnya. (rls)
