MAMUJU – Praktik tidak etis kembali mencoreng dunia kewartawanan. Sejumlah oknum yang mengaku sebagai wartawan dan kerap melintasi wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) kini dianggap meresahkan.
Mereka diduga menjalankan modus pemerasan dengan dalih mengangkat berita soal penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di beberapa satuan lalu lintas (Satlantas) di daerah ini.
Modusnya, para oknum ini datang ke wilayah tertentu, kemudian mendatangi kantor polisi atau instansi terkait dengan mengklaim adanya dugaan pelanggaran dalam penerbitan SIM. Mereka lantas mengancam akan memberitakan secara masif jika tidak diberikan “uang kompensasi”.
Beberapa sumber internal menyebut, para oknum ini kerap menunggangi nama media tertentu yang tidak jelas legalitasnya. Bahkan dalam beberapa kasus, identitas pers yang mereka gunakan tidak sesuai dengan standar Dewan Pers, serta tidak memiliki kompetensi jurnalistik yang sah.
Kondisi ini membuat aparat dan sejumlah kalangan merasa terganggu. Seorang anggota Satlantas di wilayah Polda Sulbar yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa tindakan oknum tersebut sangat mengganggu kerja institusi.
“Kami tidak anti kritik. Tapi kalau datang langsung dengan gaya mengintimidasi lalu meminta uang agar beritanya tidak dinaikkan, ini bukan kerja pers yang sehat,” ujar sumber tersebut.
Ketua Ikatan Jurnalis Sulbar (IJS) Irham Azis, mengecam keras praktik semacam ini. Ia menegaskan bahwa wartawan sejati bekerja dengan kode etik jurnalistik, bukan untuk menakut-nakuti apalagi memeras.
“Kami mendukung aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum-oknum yang mencemarkan profesi mulia ini. Jika ditemukan pelanggaran hukum, proses pidana harus diberlakukan,” tegasnya.
Masyarakat pun diminta lebih selektif dan kritis terhadap pihak yang mengaku sebagai wartawan. Ke depan, sinergi antara institusi pers yang resmi dan aparat keamanan diharapkan dapat memperkuat pemberantasan praktik tidak terpuji yang mencoreng citra jurnalistik.
