Musrenbang RKPD 2027 Sulbar Dimulai, Sinkronisasi Program Jadi Kunci

- Jurnalis

Senin, 6 April 2026 - 19:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAMUJU — Tahapan awal Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 Provinsi Sulawesi Barat resmi dimulai melalui agenda Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) yang berlangsung pada 6 hingga 10 April 2026.

Kegiatan strategis ini menjadi momentum penting dalam menyatukan arah pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten di Sulawesi Barat. Forum tersebut mempertemukan para perencana pembangunan lintas wilayah guna memastikan program yang dirancang berjalan selaras dan terintegrasi.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Sulbar, Muhammaad Ridwan Djafar, menegaskan Rakortekrenbang bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk memperkuat sinergi antar daerah.

“Forum ini menjadi ruang negosiasi program, penajaman prioritas, hingga penyelarasan target pembangunan lintas wilayah,” ujar Ridwan.

Ia menambahkan, pelaksanaan Rakortekrenbang juga merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten, serta kesesuaian dengan kebijakan nasional.

Dalam rangkaiannya, kegiatan diawali dengan desk bidang urusan pada 6 April, kemudian dilanjutkan desk usulan pada 7 April, serta pembahasan indikator makro pada 8 April. Selanjutnya, Forum Bupati se-Sulawesi Barat akan digelar pada 9 April, sebelum puncak Musrenbang RKPD dilaksanakan pada 10 April 2026.

Bagi KominfoSS Sulbar, forum ini menjadi peluang strategis untuk memperkuat peran sektor digital dalam pembangunan daerah. Salah satu fokus utama adalah mendorong kolaborasi lintas pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan, termasuk persoalan blankspot di sejumlah wilayah.

Ridwan menjelaskan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam percepatan pembangunan infrastruktur digital, sehingga diperlukan sinergi kuat antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.

“Melalui forum ini, seluruh program daerah diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri. Penanganan blankspot misalnya, membutuhkan kolaborasi agar lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.

Dengan dimulainya tahapan awal Musrenbang RKPD 2027 ini, diharapkan arah pembangunan Sulawesi Barat ke depan semakin terarah, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Berita Terkait

Suhardi Duka Buka-bukaan Soal APBD Perubahan Sulbar: Rp81 Miliar Tak Jadi Utuh
Kafilah MTQ Sulbar Bertolak ke Semarang, Bawa Misi Harumkan Nama Daerah
Gubernur Suhardi Duka Siapkan 50 Beasiswa untuk Mahasiswa Unasman, Rektor Diminta Tentukan Penerima
2.006 Siswa Sulbar Dapat Beasiswa dan Perlengkapan Sekolah
Sektor Sawit Sumbang 30% Perekonomian Sulbar, Sekda Junda: SDM Petani Harus Ditingkatkan
Beasiswa Pendidikan hingga Stunting, Pemprov Sulbar Buka Ruang Dialog Digital
Inspektorat Sulbar Ekspose Review RAPBD 2027, Soroti Efektivitas dan Akuntabilitas Anggaran
DKPPKB Sulbar Edukasi Warga Mamuju Kelola Obat dengan Prinsip DAGUSIBU
Berita ini 58 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 14 September 2026 - 17:16 WIB

Suhardi Duka Buka-bukaan Soal APBD Perubahan Sulbar: Rp81 Miliar Tak Jadi Utuh

Sabtu, 12 September 2026 - 23:45 WIB

Kafilah MTQ Sulbar Bertolak ke Semarang, Bawa Misi Harumkan Nama Daerah

Sabtu, 12 September 2026 - 13:31 WIB

Gubernur Suhardi Duka Siapkan 50 Beasiswa untuk Mahasiswa Unasman, Rektor Diminta Tentukan Penerima

Jumat, 11 September 2026 - 11:40 WIB

2.006 Siswa Sulbar Dapat Beasiswa dan Perlengkapan Sekolah

Rabu, 9 September 2026 - 20:32 WIB

Sektor Sawit Sumbang 30% Perekonomian Sulbar, Sekda Junda: SDM Petani Harus Ditingkatkan

Berita Terbaru