Musrenbang RKPD 2027 Sulbar Dimulai, Sinkronisasi Program Jadi Kunci

- Jurnalis

Senin, 6 April 2026 - 19:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAMUJU — Tahapan awal Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 Provinsi Sulawesi Barat resmi dimulai melalui agenda Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) yang berlangsung pada 6 hingga 10 April 2026.

Kegiatan strategis ini menjadi momentum penting dalam menyatukan arah pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten di Sulawesi Barat. Forum tersebut mempertemukan para perencana pembangunan lintas wilayah guna memastikan program yang dirancang berjalan selaras dan terintegrasi.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (KominfoSS) Sulbar, Muhammaad Ridwan Djafar, menegaskan Rakortekrenbang bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk memperkuat sinergi antar daerah.

“Forum ini menjadi ruang negosiasi program, penajaman prioritas, hingga penyelarasan target pembangunan lintas wilayah,” ujar Ridwan.

Ia menambahkan, pelaksanaan Rakortekrenbang juga merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten, serta kesesuaian dengan kebijakan nasional.

Dalam rangkaiannya, kegiatan diawali dengan desk bidang urusan pada 6 April, kemudian dilanjutkan desk usulan pada 7 April, serta pembahasan indikator makro pada 8 April. Selanjutnya, Forum Bupati se-Sulawesi Barat akan digelar pada 9 April, sebelum puncak Musrenbang RKPD dilaksanakan pada 10 April 2026.

Bagi KominfoSS Sulbar, forum ini menjadi peluang strategis untuk memperkuat peran sektor digital dalam pembangunan daerah. Salah satu fokus utama adalah mendorong kolaborasi lintas pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan, termasuk persoalan blankspot di sejumlah wilayah.

Ridwan menjelaskan, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala dalam percepatan pembangunan infrastruktur digital, sehingga diperlukan sinergi kuat antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat.

“Melalui forum ini, seluruh program daerah diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri. Penanganan blankspot misalnya, membutuhkan kolaborasi agar lebih efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.

Dengan dimulainya tahapan awal Musrenbang RKPD 2027 ini, diharapkan arah pembangunan Sulawesi Barat ke depan semakin terarah, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Berita Terkait

Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar
Pemprov Sulbar Bentuk Pokja Sekolah Aman dan Nyaman, Cegah Bullying hingga Putus Sekolah
Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen
Satgas MBG dan Dispangda Sulbar Matangkan Kesiapan Program Makan Bergizi Gratis
SDK Lantik Rektor UNSUMA: Perguruan Tinggi Wajib Jawab Kebutuhan Dunia Kerja
Gubernur SDK Ultimatum 13 Perusahaan Sawit: Naikkan Harga TBS atau Siap Hadapi Sanksi Pencabutan Izin
DPRD Sulbar Susun Agenda Kerja Strategis 2026
Kominfo Sulbar Integrasikan Data Stunting, Perkuat Program Pastipadu 2026
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 5 Juni 2026 - 08:51 WIB

Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:14 WIB

Pemprov Sulbar Bentuk Pokja Sekolah Aman dan Nyaman, Cegah Bullying hingga Putus Sekolah

Kamis, 4 Juni 2026 - 15:11 WIB

Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen

Kamis, 4 Juni 2026 - 14:06 WIB

SDK Lantik Rektor UNSUMA: Perguruan Tinggi Wajib Jawab Kebutuhan Dunia Kerja

Rabu, 3 Juni 2026 - 13:42 WIB

Gubernur SDK Ultimatum 13 Perusahaan Sawit: Naikkan Harga TBS atau Siap Hadapi Sanksi Pencabutan Izin

Berita Terbaru

Advertorial

Gubernur SDK Jamu Kepala BKN RI, Bahas Masa Depan Sulbar

Jumat, 5 Jun 2026 - 08:51 WIB

Advertorial

Survei Terravox: Kepuasan Publik terhadap SDK Tembus 81,5 Persen

Kamis, 4 Jun 2026 - 15:11 WIB