MAMUJU – Pemerintah Kabupaten Mamuju
terus mematangkan langkah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Mamuju sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan pembentukan Kota Mamuju yang digelar di Aula Kantor Bupati Mamuju, Rabu (17/6/2026). Kegiatan ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), legislatif, tokoh masyarakat, pimpinan perangkat daerah, para camat hingga perwakilan desa se-Kabupaten Mamuju.
Bupati Mamuju, Dr. Hj. Sitti Sutinah Suhardi, mengatakan rapat tersebut dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan menghimpun berbagai pandangan dari seluruh pemangku kepentingan sebelum dilakukan audiensi dengan pimpinan Komisi II DPR RI terkait rencana pembentukan Kota Mamuju.
Menurut Sutinah, hasil kajian akademik yang telah disusun pada akhir tahun 2025 menunjukkan adanya pembahasan serius terkait pembentukan DOB Kota Mamuju dan Kabupaten Mamuju sebagai entitas pemerintahan yang terpisah. Namun demikian, pihaknya juga mempertimbangkan alternatif lain apabila kebijakan moratorium pembentukan daerah otonomi baru masih menjadi hambatan.
“Hasil kajian akademik di akhir tahun 2025 memang membahas DOB, yaitu Kota Mamuju dan Kabupaten Mamuju. Namun jangan sampai moratorium menghambat upaya tersebut. Karena itu kami juga menyiapkan alternatif dengan mengusulkan perubahan status Kabupaten Mamuju menjadi Kota Mamuju apabila pembentukan DOB baru belum memungkinkan,” ujar Sutinah.
Ia menegaskan, tujuan utama dari gagasan tersebut adalah menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang seiring pertumbuhan wilayah perkotaan di Mamuju.
Sementara itu, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mamuju, Muhammad Jufri Badau, memaparkan hasil kajian kelayakan daerah yang menunjukkan Kabupaten Mamuju memiliki kapasitas yang sangat memadai untuk mendukung pembentukan Kota Mamuju.
Berdasarkan hasil kajian tersebut, tingkat kelayakan Kabupaten Mamuju berada pada kategori “Sangat Mampu” dengan nilai 465 dari total skor maksimal 500, menempatkan Mamuju pada kuadran tertinggi dalam indikator penilaian daerah otonomi.
Menurut Jufri, capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa Mamuju memiliki kesiapan dari berbagai aspek, mulai dari kemampuan ekonomi, potensi wilayah, pelayanan publik, hingga kapasitas pemerintahan untuk berkembang menjadi daerah perkotaan yang mandiri.
“Kota Mamuju siap lahir sebagai pusat pertumbuhan baru yang mandiri, efisien, dan sejahtera,” tegas Jufri Badau.
Rapat tersebut menjadi langkah strategis Pemkab Mamuju dalam membangun kesepahaman bersama seluruh elemen daerah guna memperjuangkan aspirasi pembentukan Kota Mamuju, sekaligus membuka ruang komunikasi dengan pemerintah pusat terkait skema terbaik yang dapat ditempuh demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
