Iklan Google AdSense

Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene Laksanakan GPM, Kendalikan Inflasi

- Jurnalis

Selasa, 11 Februari 2025 - 10:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MAJENE – Pemprov Sulawesi Barat kolaborasi Pemkab Majene melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) atau pasar murah, Selasa 11 Februari 2025.

Iklan Bersponsor Google

Hadir langsung meninjau Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin bersama rombongan.

“Ini cara kita stabililitas harga komoditas di pasar, memastikan tidak terjadi inflasi yang signifikan,” kata Bahtiar.

Sehingga, masyarakat tidak risau harga komoditas tidak naik menjelang bulan suci ramadan.

“GPM ini konsisten kita lakukan seluruh daerah Sulbar dan setiap kunjungan kerja pasti kita laksanakan GPM,” tambahnya.

Makanya, dia mengapresiasi gerakan yang dilakukan Dinas Ketapang, Disperindag dan instansi lain yang ikut terlibat dalam GPM.

Baca Juga :  Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kementerian/Lembaga Negara, Kemenkumham dan Kemenkeu Selenggarakan Temu Bisnis Tahap VI Tahun 2023

“Kita lihat ramai sekali, kelihatan masyarakat sangat antusias ikuti GPM. Kita juga menyempatkan mengunjungi pasar mengecek langsung harga komoditas,” ungkap Bahtiar.

Semua harga relatif stabil, hanya cabe yang masih tinggi harganya, ada sampai Rp70 ribu per kilo gram.

“Saya pikir memang ini harus ditangani, kemarin sempat kita kunjungi dua wilayah di Sulsel seperti Toraja dan Enrekang yang membudidayakan cabe. Ini bisa kita kembangkan juga di Sulbar,” ujarnya.

Kalau warga tanam 1.000 pohon per orang saja, bisa menghasilkan uang Rp 1 juta dalam satu minggu.

Baca Juga :  Staf Khusus Menkumham Ri Kunjungi Kantor Imigrasi Mamuju

“Jadi bisa sumber kehidupan kita, kalau ini dikembangkan. Sama halnya beras kita terus mengalami kenaikan sampai 600 rupiah di pasar, disisi lain banyak stok beras di Bulog, namun dilarang pemerintah pusat menyalurkan,” paparnya.

Dengan demikian, dirinya mendorong agar beras di bulog ini dikeluarkan, bukan melarangnya.

“Karena ini kontradiksi, semoga ini bisa dilihat langsung pemerintah pusat. Apalagi menjelang bulan ramadan, jangan samakan iklim daerah karena berbeda-beda,” tandasnya.(rls)

Iklan Google AdSense

Berita Terkait

Hadiri Rakornas Kemdagri, Wagub Sulbar Bahas Pentingnya Penyederhanaan Regulasi Daerah
Bapperida Sulbar Evaluasi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2029
BKD Sulbar Rampungkan Penginputan PPPK Paruh Waktu, 4.215 Kebutuhan Diusulkan ke Kemenpan-RB
Dari Bahari Polman ke Manakarra, Sandeq Silumba 2025 Ditutup dengan Penuh Kebanggaan
Sulbar Genjot 90 Titik Internet, Blankspot di Mamuju Jadi Fokus Utama
SPI 2025 Digelar di Sulbar: KPK Ajak Masyarakat Jadi Pahlawan Integritas, Habisi Korupsi
BPK RI Periksa Ketahanan Pangan Sulbar, Pemprov Tegaskan Komitmen Transparansi
SDK Gaspol Beasiswa Sulbar: Prioritaskan Mahasiswa Tak Mampu dan Berprestasi
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 27 Agustus 2025 - 20:49 WIB

Hadiri Rakornas Kemdagri, Wagub Sulbar Bahas Pentingnya Penyederhanaan Regulasi Daerah

Rabu, 27 Agustus 2025 - 19:44 WIB

Bapperida Sulbar Evaluasi Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2025–2029

Rabu, 27 Agustus 2025 - 19:43 WIB

BKD Sulbar Rampungkan Penginputan PPPK Paruh Waktu, 4.215 Kebutuhan Diusulkan ke Kemenpan-RB

Rabu, 27 Agustus 2025 - 19:39 WIB

Dari Bahari Polman ke Manakarra, Sandeq Silumba 2025 Ditutup dengan Penuh Kebanggaan

Rabu, 27 Agustus 2025 - 19:31 WIB

SPI 2025 Digelar di Sulbar: KPK Ajak Masyarakat Jadi Pahlawan Integritas, Habisi Korupsi

Berita Terbaru