POLMAN – Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo Press) Provinsi Sulawesi Barat bekerja sama dengan Dinas Kominfo SP Kabupaten Polewali Mandar menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Blankspot dan Lemah Sinyal Internet. Kegiatan ini dilangsungkan di Hotel Alternatif Polewali dan dihadiri sekitar 50 peserta dari berbagai unsur pemerintahan dan layanan publik.
Iklan Bersponsor Google
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Press Sulbar, Mustari Mula, S.Sos., M.Si menegaskan bahwa penanganan blankspot merupakan bagian dari program prioritas pemerintahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud (SDK-JSM). “Selama lima tahun ke depan, seluruh wilayah di Sulawesi Barat, khususnya kantor-kantor pelayanan publik seperti desa, sekolah, dan puskesmas harus sudah terjangkau jaringan internet,” tegas Mustari.
Acara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo SP Polman, Dr. Aco Musaddad HM, mewakili Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Ia menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemprov Sulbar, khususnya dalam mendukung infrastruktur digital di desa-desa. “Dalam 100 hari pertama kepemimpinan Bupati dan Gubernur, telah banyak sinergi dilakukan seperti pembangunan Sekolah Rakyat, Program Transmigrasi Terintegrasi, dan Ketahanan Pangan. Konektivitas internet akan memperkuat program-program ini,” jelasnya.
Dalam pemaparannya, Aco Musaddad mengungkapkan bahwa dari 144 desa di Polewali Mandar, 33 desa atau 23% masih mengalami blankspot. Sementara secara nasional, masih terdapat 12.548 desa tanpa sinyal internet dari total 93.971 desa di Indonesia.
Menambahkan hal tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Informatika Dinas Kominfo Press Sulbar, Ridwan Djafar, S.IP, M.Si menyampaikan bahwa tahun 2025 Pemprov Sulbar akan menyalurkan 15 titik akses internet di setiap kabupaten, dengan prioritas fasilitas publik seperti kantor desa, sekolah, dan puskesmas. Berdasarkan data Mei 2025 dari Ditjen Infrastruktur Digital Kemenkominfo, total fasilitas layanan publik tanpa koneksi internet di Sulawesi Barat mencapai 384 titik. Khusus Polewali Mandar terdapat 56 titik, termasuk 36 kantor desa dan 8 puskesmas.
Dampak dari keterbatasan jaringan ini, menurut Aco Musaddad, sangat signifikan. “Blankspot menyebabkan ketimpangan akses, membatasi layanan daring, serta menghambat pembangunan ekonomi lokal,” ujarnya. Faktor penyebab utamanya adalah kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur dasar, dan ketimpangan pembangunan antar wilayah.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak, seperti camat dari lima kecamatan terdampak, kepala desa dan sekdes, kepala Puskesmas, perwakilan SMK, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta stakeholder lainnya. Harapannya, kolaborasi lintas sektor ini mampu mempercepat pemerataan konektivitas internet dan mendukung pembangunan berbasis digital di Sulawesi Barat.
Iklan Google AdSense
