Mamuju – Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar rapat koordinasi untuk mempersiapkan bahan menindaklanjuti permintaan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini berlangsung di ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar, Rabu 3 September 2025.
Iklan Bersponsor Google
Dalam pertemuan tersebut membahas kelengkapan bukti dukung (evidence) yang diperlukan dalam proses penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Monitoring Center for Strategic Project (MCSP) KPK Tahun 2025.
Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar, Angga Tirta Wijaya, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut atas surat dari KPK melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi terkait permintaan data 10 proyek strategis, pokok pikiran (pokir), hibah, dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2025 di Sulbar.
“Kami bersama Perangkat Daerah terkait, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan III, termasuk program dan kegiatan yang usulannya berasal dari pokir DPRD,” ujar Angga saat ditemui di Ruang Rapat RPJMD Bapperida Sulbar, Rabu 3 September 2025.
Ia menegaskan, langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulbar di bawah kepemimpinan Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga, untuk mencapai target nilai MCP/MCSP KPK sebesar 78 poin pada tahun ini.
Angga memaparkan, pada tahun sebelumnya terdapat 3.022 usulan pokir DPRD yang berasal dari hasil reses, disampaikan melalui sidang paripurna DPRD, dan diinput ke dalam aplikasi SIPD. Usulan tersebut kemudian diverifikasi dan ditelaah secara bertahap dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah provinsi, prioritas pembangunan 2025, serta kemampuan keuangan daerah.
“Namun, tidak semua bisa diakomodir karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah,” ucapnya.
Saat ini, Bapperida Sulbar bersama perangkat daerah terkait tengah memperbarui data sesuai kondisi riil pelaksanaan di lapangan.
Menurut Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana rapat ini penting sebagai wujud memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, sebagaimana Misi Kelima Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga.
“MCP atau MCSP KPK ini adalah instrumen nasional untuk mengukur pencegahan korupsi dan pengelolaan proyek strategis secara transparan. Dengan menyiapkan bukti dukung dan melakukan evaluasi program, Bapperida Sulbar menjalankan misi gubernur memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” kata Junda. (Rls)
Iklan Google AdSense
