Iklan Google AdSense

Penetapan Ketua DPRD Polman Sarat Dinasti? Ini Menurut Logos Politika

- Jurnalis

Minggu, 6 Oktober 2024 - 03:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

POLMAN — Fahry Fadly anggota DPRD 2024-2029 fraksi Golkar ditetapkan sebagai Ketua DPRD Polman dalam rapat paripurna DPRD Polman, Jumat, (4/10/2024).

Iklan Bersponsor Google

Yang berbeda, penetapan Fahry dituding sarat dinasti mengingat Ia adalah adik ipar ketua DPD Golkar Polman, Samsul Mahmud, yang juga adalah calon bupati di Pilkada Polman 2024 ini.

Dimintai tanggapan, Direktur Logos Politika, Maenunis Amin, menyebut pro kontrak penetapan Fahry sebagai Ketua DPRD Polman hal biasa.

“Setiap partai punya internalisasi terkait hal-hal strategis. Setidaknya ada tiga hal akan mendasari keputusan partai muncul. Pertama, Konsolidasi. Kedua, mobilisasi dan ketiga, agenda politik. Inilah yang terkadang membuat mekanisme keputusan partai dinamikanya tidak kaku pada aturan normatif.” Ujar Maenunis.

Baca Juga :  PJ Bupati Polman Ilham Borahima Pimpin Rapat Sosialisasi dan Edukasi Pemilihan Sampah.

Setiap partai menurutnya, menjalankan agenda politik berdasarkan proporsial kemampuan kader.

“Konsolidasi dan mobilisasi dalam menjalankan mesin politik sangat besar konsekuensi costingnya dan tidak setiap kader memilikinya. Apalagi di tahun politik seperti sekarang dimana semua partai punya agenda Pilkada. Partai harus betul-betul mampu mengelaborasi konsekuensi konsolidasi, mobilisasi dan pemenangan Pilkada sekaligus. Fahry mungkin tidak sesenior kader lainnya di Golkar, tapi secara proporsional Fahry oleh internal dianggap lebih mampu mengakomodir kebutuhan konsolidasi, mobilisasi dan pemenangan Pilkada.” Imbuh Maenunis.

Maenunis menyebut keputusan Golkar terkait penetapan ketua DPRD Polman hal lumrah terjadi di banyak partai.

“Coba dianalisa di setiap partai dalam penentuan ketua DPR atau posisi struktural partai, mayoritasnya diinternalisasi tidak normatif administratif. Sepintas kesannya sangat dinasti, tapi itu sesungguhnya hanya pertimbangan kebutuhan agenda konsolidasi, mobilisasi dan pemenangan Pilkada.” Sebutnya.

Baca Juga :  Ketua PN Polewali Dilantik Di Pengadilan Tinggi Makassar

“Kalau di Sulbar, ini hampir terjadi di semua level Provinsi dan Kabupaten. Penentuan posisi struktural partai dan posisi di DPRD mayoritasnya diisi keluarga atau orang terdekat ketua partai. Ini terjadi tidak hanya di Golkar, tapi juga di Nasdem, Demokrat, PPP dan partai lainnya. Apa ini dinasti? menurut saya tidak sesederhana itu karena setiap partai punya kebutuhan menyukseskan agenda politik masing-masing, entry pointnya disitu.” Kunci Maenunis.

Iklan Google AdSense

Berita Terkait

Dandim 1402/Polman Ikuti Dzikir Dan Doa Bersama Forkopimda di Masjid Syuhada
TNI dan Warga Tanam Pohon di Anreapi, Cegah Banjir dan Longsor
Dinsos Polman Pulangkan Ibu dan Balita ke Kalimantan Timur dengan Dukungan Relawan dan BAZNAS
Babinsa dan Warga Desa Pallis Gotong Royong Bersihkan Drainase
Aksi Cepat Pemerintah Kecamatan Anreapi Tangani Kasus Malnutrisi Balita di Duampanua
Tragis! Kebakaran di Polman Tewaskan Remaja 15 Tahun, Tiga Kios Ludes
Pesta Rakyat Balanipa Meriahkan HUT RI ke-80, Kuliner Mandar Jadi Pusat Perhatian
Kecelakaan Maut di Jalur Trans Sulawesi, Lansia Tewas Usai Diserempet Mobil Misterius
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 31 Agustus 2025 - 20:48 WIB

Dandim 1402/Polman Ikuti Dzikir Dan Doa Bersama Forkopimda di Masjid Syuhada

Minggu, 31 Agustus 2025 - 13:14 WIB

TNI dan Warga Tanam Pohon di Anreapi, Cegah Banjir dan Longsor

Kamis, 28 Agustus 2025 - 22:04 WIB

Dinsos Polman Pulangkan Ibu dan Balita ke Kalimantan Timur dengan Dukungan Relawan dan BAZNAS

Kamis, 28 Agustus 2025 - 11:57 WIB

Babinsa dan Warga Desa Pallis Gotong Royong Bersihkan Drainase

Kamis, 28 Agustus 2025 - 10:46 WIB

Aksi Cepat Pemerintah Kecamatan Anreapi Tangani Kasus Malnutrisi Balita di Duampanua

Berita Terbaru