JAKARTA – Pemerintah pusat mulai serius mengembangkan potensi rare earth element (REE) atau logam tanah jarang (LTJ) yang kini menjadi komoditas strategis dunia untuk kebutuhan industri pertahanan, elektronik hingga baterai kendaraan listrik.
Melalui BUMN baru bentukan Danantara, yakni Perusahaan Mineral Nasional (Perminas), pilot proyek hilirisasi logam tanah jarang direncanakan akan dikembangkan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.
Rencana tersebut dibahas dalam rapat bersama Badan Industri Mineral (BIM) dan PT Perminas yang digelar di Sekretariat BIM Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Jakarta, Rabu 14 Mei 2026.
Dalam pertemuan itu, Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka turut hadir didampingi Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar, Bujaeramy Hassan.
Bujaeramy menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulbar menginginkan tata kelola logam tanah jarang di daerah tetap mengedepankan aspek lingkungan, kepentingan masyarakat serta kesejahteraan warga di sekitar wilayah pengelolaan.
“Pak Gubernur ingin memastikan bahwa rencana tata kelola LTJ nanti harus mengedepankan aspek lingkungan, kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar secara umum, khususnya kepentingan masyarakat sekitar wilayah yang dikelola,” ujar Bujaeramy saat dikonfirmasi, Kamis (14/5/2026).
Menurutnya, proyek hilirisasi LTJ tersebut juga harus selaras dengan arah pembangunan strategis Sulawesi Barat. Pemprov Sulbar menilai pengembangan industri logam tanah jarang tidak hanya berbicara soal investasi dan industri, tetapi juga tentang keselamatan lingkungan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Selain itu, kehadiran proyek hilirisasi rare earth di Mamuju diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi daerah, mulai dari menekan angka kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
“Ketika kita berbicara tentang LTJ di Sulbar, maka kita harus berbicara tentang kepentingan nasional dan kepentingan Sulbar,” katanya.
Potensi logam tanah jarang di Sulawesi Barat sendiri dinilai memiliki nilai strategis tinggi di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap bahan baku industri teknologi modern dan energi terbarukan.
Karena itu, Pemprov Sulbar mendorong agar pengelolaan sumber daya tersebut dilakukan secara berkelanjutan, terukur serta mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
