Iklan Google AdSense

PJ Gubernur Sulbar Raker dengan BKKBN RI, Untuk Percepat Penurunan Stunting

- Jurnalis

Selasa, 13 Juni 2023 - 07:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, — PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh bersama Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat Nuryamin, serta sejumlah OPD berkunjung ke Kantor BKKBN RI Jakarta Timur, Senin (12/06/2023)

Iklan Bersponsor Google

PJ Gubernur menyampaikan kunjungan tersebut untuk membangun silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terkait percepatan penurunan angka Stunting di Sulbar. Salah satunya melibatkan seluruh ASN menjadi orang tua asuh anak stunting.

“Ini upaya kita melakukan koordinasi dan mengurai persoalan percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat,” kata Zudan.

Baca Juga :  Hatta Kainang: Revisi RPJMD, DPRD Sulbar Tak Ingin Buru-buru

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen pemerintah provinsi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat.

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menyampaikan, upaya pencegahan anak stunting yang dapat dilakukan kedepan adalah pendampingan terhadap calon pengantin dan pendampingan keluarga berisiko stunting.

“Pendampingan catin ini harus terus kita kawal agar catin dapat menjaga kesehatan dan memastikan nutrisi yang dikonsumsi terpenuhi agar kelak tidak melahirkan anak stunting, ujarnya,”

Baca Juga :  Tim Biro Organisasi Sulbar Lanjutkan Monev UPTD di Polman, Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel

Lebih lanjut Hasto Wardoyo mengatakan kami telah menyiapkan anggaran dalam bentuk DAK fisik dan non fisik yang digelontorkan setiap tahunnya melalui OPD Kabupaten salah satunya untuk percepatan penurunan stunting.

“Penggunaan dan penyerapan anggaran DAK juga perlu menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten setempat diharapkan aktif dalam berkoordinasi dengan OPD KB serta dapat mengawal serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap serapan atau penggunaan anggaran DAK di Kabupaten untuk dapat betul-betul tepat sasaran,”ujarnya.(rls)

Iklan Google AdSense

Berita Terkait

TPP ASN Naik Kelas: Kominfo Sulbar Gaspol Modernisasi Sistem Digital 2026
Pasar Murah Serbu Festival Literasi Sulbar 2025: Ketapang Gaspol Tekan Inflasi, Harga Pangan Diburu Warga
Festival Literasi Sulbar 2025 Meledak Antusias! Ribuan Siswa Serbu Lomba Menggambar ‘Perpustakaan Impianku’
Wagub Sulbar Turun Tangan! RSUD Diperintahkan Jemput Warga Sakit yang 4 Tahun Terbaring
Sekprov Sulbar “Semprot” OPD: Enam Kadis Mangkir, Disiplin ASN Dianggap Alarm Bahaya
Gubernur Sulbar Suhardi Duka Resmi Huni Rujab: Ini Kewajiban, Bukan Pilihan
Sulbar Gemakan Harmoni! Pemprov Perkuat Kapasitas Tokoh Agama Demi Damai & Inklusif 2025
Reses DPRD Sulbar 2025: Serap Aspirasi Masyarakat, Kunci Pembangunan Tepat Sasaran
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 19 November 2025 - 17:39 WIB

TPP ASN Naik Kelas: Kominfo Sulbar Gaspol Modernisasi Sistem Digital 2026

Rabu, 19 November 2025 - 17:36 WIB

Pasar Murah Serbu Festival Literasi Sulbar 2025: Ketapang Gaspol Tekan Inflasi, Harga Pangan Diburu Warga

Rabu, 19 November 2025 - 17:32 WIB

Festival Literasi Sulbar 2025 Meledak Antusias! Ribuan Siswa Serbu Lomba Menggambar ‘Perpustakaan Impianku’

Rabu, 19 November 2025 - 17:29 WIB

Wagub Sulbar Turun Tangan! RSUD Diperintahkan Jemput Warga Sakit yang 4 Tahun Terbaring

Rabu, 19 November 2025 - 10:15 WIB

Sekprov Sulbar “Semprot” OPD: Enam Kadis Mangkir, Disiplin ASN Dianggap Alarm Bahaya

Berita Terbaru