PJ Gubernur Sulbar Raker dengan BKKBN RI, Untuk Percepat Penurunan Stunting

- Jurnalis

Selasa, 13 Juni 2023 - 07:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA, — PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh bersama Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat Nuryamin, serta sejumlah OPD berkunjung ke Kantor BKKBN RI Jakarta Timur, Senin (12/06/2023)

PJ Gubernur menyampaikan kunjungan tersebut untuk membangun silaturahmi sekaligus memperkuat komitmen dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terkait percepatan penurunan angka Stunting di Sulbar. Salah satunya melibatkan seluruh ASN menjadi orang tua asuh anak stunting.

“Ini upaya kita melakukan koordinasi dan mengurai persoalan percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat,” kata Zudan.

Baca Juga :  Bupati Wajo Sambangi Korban Gempa di Tapalang & Malunda

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen pemerintah provinsi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Barat.

Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menyampaikan, upaya pencegahan anak stunting yang dapat dilakukan kedepan adalah pendampingan terhadap calon pengantin dan pendampingan keluarga berisiko stunting.

“Pendampingan catin ini harus terus kita kawal agar catin dapat menjaga kesehatan dan memastikan nutrisi yang dikonsumsi terpenuhi agar kelak tidak melahirkan anak stunting, ujarnya,”

Baca Juga :  Bantuan Biaya Pendidikan S1, S2, dan S3 Bagi Masyarakat, Pemprov Sulawesi Barat Siapkan 1.000 Tahun 2025

Lebih lanjut Hasto Wardoyo mengatakan kami telah menyiapkan anggaran dalam bentuk DAK fisik dan non fisik yang digelontorkan setiap tahunnya melalui OPD Kabupaten salah satunya untuk percepatan penurunan stunting.

“Penggunaan dan penyerapan anggaran DAK juga perlu menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah daerah dalam hal ini provinsi dan kabupaten setempat diharapkan aktif dalam berkoordinasi dengan OPD KB serta dapat mengawal serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap serapan atau penggunaan anggaran DAK di Kabupaten untuk dapat betul-betul tepat sasaran,”ujarnya.(rls)

Berita Terkait

Workshop Kick Off Meeting Program RBP, Penghijauan yang Memiliki Nilai Ekonomis Bagi Masyarakat Sulbar
Sekda Mamuju Apresiasi Polda Sulbar Dalam Wujudkan Ketahanan Pangan
Kakanwil Lantik Anggota Pengganti Antar Waktu MPD Notaris Kabupaten Polewali Mandar, Majene, dan Mamasa
Gelar Rapat Internal, Upaya Kemenkum Sulbar Tingkatkan Kinerja Jajaran
Kanwil Kemenkum Sulbar Terima Kunjungan Koordinasi Rumah BUMN Kabupaten Mamuju, Bahas Pengembangan Layanan
Kanwil Kemenkum Sulbar Gelar Analisis Konsepsi Pra Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar
Kanwil Kemenkum Sulbar Terima Kunjungan Ketua DPRD Mamuju Tengah, Siap Berkolaborasi
Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Bulan Ramadhan, Enam Kabupaten Serentak Lakukan Pasar Murah
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 Januari 2025 - 17:42 WIB

Workshop Kick Off Meeting Program RBP, Penghijauan yang Memiliki Nilai Ekonomis Bagi Masyarakat Sulbar

Rabu, 22 Januari 2025 - 17:05 WIB

Sekda Mamuju Apresiasi Polda Sulbar Dalam Wujudkan Ketahanan Pangan

Rabu, 22 Januari 2025 - 15:12 WIB

Kakanwil Lantik Anggota Pengganti Antar Waktu MPD Notaris Kabupaten Polewali Mandar, Majene, dan Mamasa

Rabu, 22 Januari 2025 - 14:37 WIB

Gelar Rapat Internal, Upaya Kemenkum Sulbar Tingkatkan Kinerja Jajaran

Rabu, 22 Januari 2025 - 11:53 WIB

Kanwil Kemenkum Sulbar Gelar Analisis Konsepsi Pra Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar

Berita Terbaru