Polresta Mamuju Kawal Ketat Logistik Pemilu Hingga Tiba Di Gudang Penyimpanan KPU Mamuju

Mamuju – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mamuju telah melaksanakan pengawalan ketat terhadap logistik Pemilu 2024 yang didistribusikan dari percetakan hingga tiba di gudang KPU Kabupaten Mamuju.

Pengamanan ini dilakukan guna memastikan seluruh proses distribusi berjalan lancar dan aman.

Saat ditemui hari ini minggu (20/10) Kabag ops Polresta Mamuju Kompol Syamsurijal menjelaskan bahwa pengawalan ini sebagai upaya menjaga keamanan dan keutuhan logistik Pemilu, termasuk surat suara, kotak suara, dan perlengkapan lainnya.

Kami kerahkan personel khusus untuk mengawal distribusi logistik Pemilu, mulai dari Makassar (tempat transit) pengangkutan dari tempat penyimpanan awal hingga tiba di gudang KPU Mamuju. Lanjutnya

Pengamanan ini kami lakukan dengan sangat ketat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Tambahnya

Pengawalan dilakukan dengan melibatkan personel Polresta Mamuju dari Satuan Intelkam, Lalu Lintas dan Satuan Samapta Polresta mamuju. Ujar Kompol Syamsurijal

Logistik Pemilu adalah salah satu unsur penting dalam pesta demokrasi ini. Oleh karena itu, keamanan dan keasliannya harus benar-benar terjamin. Tegas Kabag Ops

Kami akan terus memantau dan memastikan bahwa setiap tahapan pendistribusian logistik berjalan dengan aman hingga ke tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemilihan nanti. Ungkapnya

Terpisah, Ketua KPU Mamuju Indo Upe menyampaikan apresiasi atas upaya pengamanan yang dilakukan oleh Polresta Mamuju.

Menurut Ketua KPU Mamuju, sinergi antara pihak kepolisian dan penyelenggara Pemilu menjadi faktor penting dalam menyukseskan Pemilu yang aman dan damai. “Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang terjalin dengan Polresta Mamuju. Pengawalan logistik Pemilu yang ketat ini tentu akan memberikan rasa aman bagi kami dan masyarakat Mamuju,” ungkapnya

Polresta Mamuju mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta menjaga kondusivitas selama proses Pilkada berlangsung, serta melaporkan segala bentuk potensi gangguan yang dapat mengganggu keamanan proses pemilihan.