MAMUJU – Komitmen Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dan Wakil Gubernur, Salim S Mengga, dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan kini mulai menampakkan bentuk nyata. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Sulbar mengambil langkah konkret dengan mendorong terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) hingga ke level desa.
Kepala Diskominfopers Sulbar, Mustari, menegaskan pentingnya PPID sebagai ujung tombak keterbukaan informasi publik. Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Komisi Informasi (KI) Sulbar dalam melakukan sosialisasi massif tentang keterbukaan informasi, melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti kepala desa, camat, LSM, APDESI, OPD hingga ormas.
Sosialisasi ini sebelumnya telah berlangsung di Kabupaten Polman dan Majene, dan kini berlanjut di Mamuju pada 12-14 Juni 2025. Dalam kegiatan ini, Mustari menekankan bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh jika masyarakat diberikan ruang untuk mengkritik dan pemerintah bersedia merespons secara terbuka.
Namun demikian, Mustari juga mengingatkan bahwa tidak semua informasi bersifat terbuka. Ada informasi yang dikecualikan, ada pula yang harus diumumkan secara berkala sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
“PPID hadir untuk memastikan permintaan informasi ditangani sesuai regulasi. Kita butuh pemahaman yang utuh agar tidak salah langkah dalam mengelola arus informasi,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Komisi Informasi Sulbar, Muhammad Ikbal, menegaskan bahwa setiap warga berhak atas informasi publik. Namun hak ini harus dijalankan dengan memahami batas dan mekanisme hukum yang berlaku. Menurutnya, kehadiran PPID akan mempermudah proses tersebut secara sistematis dan akuntabel.
“Sebagian menganggap keterbukaan adalah membongkar dapur sendiri. Tapi justru dengan keterbukaan yang terarah, kepercayaan publik akan tumbuh dan sorotan negatif dapat diminimalisir,” tandas Ikbal.
Dengan dimulainya penguatan PPID hingga desa, Sulbar menegaskan diri sebagai pelopor keterbukaan informasi yang menjangkau hingga ke akar rumput. Langkah ini diyakini akan menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan responsif.
