Mamuju – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat, Mohammad Ali Chandra, menghadiri Rapat Kerja Komisi II DPRD Sulbar dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2025, Selasa (14/4/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD Sulbar tersebut turut dihadiri pejabat eselon III serta jajaran fungsional Perencana Ahli Muda BPKAD. Forum ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Pembahasan LKPJ ini sejalan dengan misi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Dalam paparannya, Mohammad Ali Chandra menegaskan komitmen BPKAD untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan akuntabel. Ia menyebut, forum LKPJ merupakan bagian krusial dalam memastikan seluruh kebijakan dan program berjalan sesuai prinsip good governance.
“Melalui rapat ini, kami menyampaikan capaian kinerja serta langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan. BPKAD berkomitmen menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah agar berdampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat,” ujar Ali Chandra.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik. Menurutnya, berbagai masukan dan rekomendasi dari DPRD menjadi bahan evaluasi konstruktif untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Rapat kerja ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta mendorong optimalisasi penggunaan anggaran daerah secara tepat sasaran.
Dengan komitmen bersama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, demi mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
