MAMUJU — Sekprov Sulbar Muhammad Idris melaunching Sistem Informasi Penganggaran Belanja Pegawai Dalam APBD (SIPENJAGA APBD), Selasa 31 Mei 2022, di Aula Serbaguna d’maleo Hotel Mamuju.
SIPENJAGA merupakan proyek perubahan pada Diklatpim III, yang digagas oleh Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKPD Sulbar, Murdanil.
Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Murdanil selaku reformer atau penggagas dari sistem tersebut.
Idris mengatakan, launching itu merupakan sebagai bagian dari sejumlah milestone, apabila government ingin melakukan perubahan dalam memperkuat sistem internal sebuah institusi.
“Yang dilakukan oleh Pak Murdanil adalah salah satu langkah maju dan ini tidak hanya sebatas dari BPKPD yang paling membutuhkan, tapi yang utama dari ini adalah unit-unit yang berpeluang untuk memperbaiki proses bisnisnya yang akhirnya bisa memberikan impact kepada pendapatan daerah kita,”kata Idris
Idris berharap inovasi seperti itu dapat memberikan manfaat, mempermudah serta melahirkan inovasi-inovasi lain berikutnya. Sedangkan untuk pengaplikasian sistem itu sendiri, menurutnya tidaklah sulit karena yang menggunakan nantinya juga adalah internal government masing-masing.
“Jadi sistem government seperti ini dibutuhkan oleh Sulbar karena basisnya kita tidak terlalu begitu bagus. Oleh karena itu, kita sangat mendukung ini bagaimana di aspek keuangan khususnya belanja gaji itu semakin presisi, yang artinya tidak boleh lagi salah dan juga tidak lagi menggunakan sistem yang seperti dulu,”ucap Idris
Sementara itu, Kepala BPKPD Sulbar, Amujib mengatakan, sistem inovasi itu tentunya sudah melalui proses pengkajian.
Dia menuturkan, beberapa persoalan yang ada di internal BPKPD, salah satunya adalah soal perencanaan penganggaran gaji, baik dari sisi proses perencanaan dan penyusunan anggaran kas, yang tiap tahunnya mengalami masalah.
“Dari permasalahan tersebut, Bidang Anggaran mencoba SIPENJAGA sebagai bagian dari proyek perubahan pada Diklatpim III,”ungkap Amujib
Dengan dilaunchingnya sistem tersebut, Amujib menuturkan, pihaknya berharap OPD mendukung hal itu.
“Demikian juga kami di BPKPD untuk bisa menjadikan proyek perubahan ini, bukan karena Kabid Anggaran yang menjadi reformernya atau penggagas proyek perubahannya, tapi kami berharap bahwa ini dapat menjadi kebutuhan kita semua di Pemprov Sulbar khususnya kebutuhan kita di BPKPD agar ke depan tidak ada selisih perhitungan-perhitungan gaji, baik dari sisi proses perencanaan penganggaran maupun dari sisi penyusunan anggaran kas,”terangnya (Ayu)
