SENGKANG — Dalam menanggapi soal polemik terkait soal mobil Ambulace Desa Se-Kabupaten Wajo terindikasi tidak sesuai spesifikasi yang seharusnya seperti yang dilontarkan oleh Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) yang akan melakukan aksi demonstrasi di Polda Sulsel.
Menanggapi hal tersebut pihak Polda Sulsel melalui Kabid Humas Polda Kombespol Ibrahim Tompo yang dimintai tanggapan oleh awak media mengatakan kalau dalam hal ini pihak Polda Sulsel tidak ingin mengikuti polemik opini publik.Namun jika fakta proses hukum yg berjalan dan juga jika ada proses hukumnya baru kita komentari dan Polda Sulsel akan menindak lanjutinya. Ujarnya ringkas melalui pesan watsaapnya yang dikirimkan ke awak media ini.
Seperti diketahui kalau pihak dsri Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) rencana akan melakukan aksi demonstrasi dan menyoal soal ambulance ini.
Atas permasalahan ini, Muh Wamil selaku Jendral Lapangan KPPM dalam mengawal kasus ini mengungkapkan bahwa “setelah kami mendapatkan informasi bahwa telah terjaring beberapa mobil ambulance desa di kab wajo yang dianggap tidak sesuai spesifikasi telah mendorong kami untuk melakukan investigasi sehingga kami menemukan beberapa data.
“Dari data-data yang telah kami dapatkan, maka patut diduga ada tindak pidana korupsi pada pekerjaan ini dengan menarik kesimpulan bahwa mobil ambulance terindikasi tidak sesuai spesifikasi sehingga patut di duga adanya tindak pidana korupsi, kami juga akan mempertanyakan hal ini di BPK (badan pemeriksa keuangan) trkait adanya temuan sebelumnya, dan juga akan meminta untuk melakukan audit,”ujarnya.
Oleh karena itu saya selaku jendral lapangan, menyatakan bahwa kami dari KPPM akan mengawal kasus ini sebagaimana tupoksi kami secara personality dan kelembagaan untuk memutus mata rantai tindak pidana korupsi yang ada di indonesia sehingga setiap ada aroma tindakan korupsi maka kami akan melakukan Aksi demonstrasi, begitupun dengan kasus ini.
“Kami akan melakukan demonstrasi di Polda Sul-Sel sehingga polda bisa mengungkap kebenaran yang objektif atas kasus ini. Karena ada indikasi tindak pidana korupsi, maka dari itu, kami akan melakukan pelaporan secara resmi ke polda sulsel, dan juga meminta kepada polda untuk memeriksa bupati wajo,wakil bupati wajo, dan kepala dinas PMD serta pihak yang terlibat lainnya,”Ucapnya
“ketika memang terbukti adanya tindak pidana korupsi maka harus di jerat hukum pidana sebagaimana di atur dalam UU No. 20 Tahun 2001 Joles UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, kami akan terus mengawal kasus ini dan menantang dirkrimsus Polda Sulsel untuk mencetak prestasi di sulawesi selatan dalam hal pengungkapan tindak pidana korupsi.” tutupnya.
