Mamuju – Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) memperingatkan kepada jajaran pemerintahan provinsi dan kabupaten soal penanganan kemiskinan.
Hal itu disampaikan dalam Lokakarya Evaluasi dan Persiapan Implementasi Penanganan Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Ballroom Kantor Gubernur Pemprov Sulbar, Senin, 16 Juni 2025.
Di hadapan kepala OPD dan para pejabat kabupaten, SDK bicara lugas. Bukan sekadar ajakan, tapi peringatan yang tegas.
Gubernur Sulbar menyebut, para pejabat sudah menikmati banyak hal. Mulai dari gelar, jabatan, hingga status sosial.
Tapi semua itu, menurut SDK, justru jadi alasan utama mereka harus serius menyelesaikan persoalan kemiskinan.
“Jadi, satu daerah yang tidak menurun angka kemiskinannya, maka semua Kepala Dinas, pejabat eselon 3 bisa menanggung beban dosa karena adanya pembiaran. Jadi kita semua harus hati-hati,” ucap SDK.
Bagi SDK, kemiskinan bukan sekadar angka statistik. Tapi persoalan serius yang harus segera ditangani.
Meski disampaikan dengan gaya santai, isi pesannya tak bisa dianggap enteng.
Sejak menjabat gubernur, SDK sudah menetapkan target menurunkan angka kemiskinan minimal 1 persen tiap tahun. Fokus utamanya adalah kemiskinan ekstrem.
SDK juga mengingatkan agar tak ada pihak yang bermain-main dengan anggaran penanganan kemiskinan. Semua harus terukur, jelas, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia bahkan mewanti-wanti soal hukuman yang berat bagi pelaku korupsi dana kemiskinan.
“Jadi jangan coba-coba ambil anggaran penanganan kemiskinan dan stunting karena dosanya besar sekali,” katanya sambil mengutip surat Al-Ma’un.
SDK juga mendorong kolaborasi lebih luas dalam penanganan kemiskinan. Ia ingin melibatkan semua pihak.
“Saya ingin menjalin hubungan kerja sama dengan semua pihak dalam rangka pementasan kemiskinan ini. Lembaga-lembaga donor termasuk Unicef dan lembaga-lembaga lain, LSM termasuk Baznas, yang punya tanggungjawab sama untuk melahirkan generasi yang cerdas” ujarnya.
