Mamuju – Tim Gugus Tugas Bisnis dan HAM Daerah Sulawesi Barat hari ini resmi dikukuhkan oleh Sekretaris Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Hotel Grand Maleo. Kamis (16/3/2023).
Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan pada kesempatan itu mengatakan Kakanwil Parlindungan mengatakan bahwa terkait dengan pelaksanaan Bisnis dan HAM, Kantor Wilayah telah membentuk gugus tugas daerah bisnis dan HAM yang berasal dari unsur Kantor Wilayah serta pimpinan perangkat daerah Pemprov Sulbar.
“Pembentukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Barat, merupakan tindak lanjut dari ditunjuknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Titik Fokus Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia” lanjut salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah Menkumham, Yasonna itu.
Kantor Wilayah memiliki tugas dan fungsi untuk memberi panduan bagi pelaku usaha, melakukan pengawasan, serta kontrol dalam implementasi HAM pada kegiatan bisnisnya.
“Harapannya, dengan implementasi HAM ke dalam bisnis, para pekerja dan buruh akan memperoleh hak-haknya,” ujar Parlindungan.
Sementara itu Plt Dirjen HAM, Dahana dalam video rekaman yang ditampilkan dalam penyelenggaraan kegiatan itu menyampaikan bahwa penyelenggara negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang berbasis Hak Asasi Manusia.
“Penghormatan dan pemajuan Hak Asasi Manusia merupakan tugas kita semua sebagai aparatur penyelenggara pemerintah. Dengan dikukuhkannya Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, Kakanwil dan jajaran dapat mengkoordinasikan upaya bisnis dan HAM di daerah,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama itu, Sekda Provinsi Sulawesi Barat, M. Idris menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang terus berupaya melindungi hak-hak masyarakat.
“Dengan dikukuhkannya Tim Gugus Tugas Bisnis dan HAM Daerah Sulawesi Barat, dapat mendorong terciptanya kebebasan berusaha yang berlandaskan Bisnis dan HAM” pungkas Idris
Turut hadir pada kesempatan itu, Direktur Kerjasama Hak Asasi Manusia, Hajerati, Perwakilan dari Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF), Nur Rachmi, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas.
