WAJO — Wakil Bupati Wajo H. Amran SE mengikuti evaluasi sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi tahun 2021 di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo Jumat, 10 September 2021. Evaluasi SAKIP dan RB secara virtual ini digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) RI.
Wakil Bupati Wajo dalam kegiatan tersebut didampingi Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, Inspektur Daerah, Kepala Bappelitbangda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Disprindakop dan UKM, Kepala Dinas PUPRP, Kepala Diskominfotik, Kepala Dikbud dan Kebudayaan dan Kabag Organisasi Setda.
Amran SE dalam pemaparannya menyampaikan sangat setuju konsep Penilaian SAKIP yang menitikberatkan pada tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil
“Pemerintah Kabupaten Wajo telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitasi RB dan SAKIP dimana pada tahun lalu, kami bersama Bupati Wajo terjun langsung dalam pendampingan RB dan SAKIP dengan melibatkan pimpinan perangkat daerah,” ujarnya.
Amran SE mengungkapkan kalau pihaknya mencanangkan budaya organisasi berorientasi hasil sejak tahun lalu, sehingga setelah dokumen perencanaan kinerja direviw tahun 2020 yang lalu, maka tahun ini diadakan perubahan RPJMD 2019-2024 selanjutnya diikuti perubahan Renstra Perangkat Daerah
Selama 6 tahun terakhir, kata dia, hasil evaluasi Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Wajo mengalami kenaikan namun tidak signifikan, yaitu: Tahun 2015 = 36,00 (D), tahun 2016 = 41,28 (C), tahun 2917 = 42,22 (C), tahuh 2018 = 50,95 (CC), tahun 2019 = 52,95 (CC), tahun 2020 = 60,07 (B). “Kami targetkan, di akhir RPJMD kepemimpinan kami, Kabupaten Wajo berhasil memperoleh predikat A,” katanya optimis.
Predikat tersebut lanjut orang nomor dua di Bumi Lamaddukkelleng ini, sebagai tanda bahwa kita berhasil mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Wajo 2019-2024.
“Untuk itu kami telah menekankan kepada perangkat daerah kami, bahwa Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Wajo harus selaras dan konsisten dengan Program/Kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah setiap tahunnya,” pungkasnya.
Dia menegaskan, pagu anggaran yang diamanahkan kepada perangkat daerah harus memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian visi dan misi yang telah dituangkan dalam RPJMD 2019-2024. Untuk itu, kami mohon kepada tim evaluator KemenPANRB, selain metode evaluasi ini, juga dapat melakukan pembinaan kepada kami supaya apa yang menjadi kekurangan, dapat perbaiki di masa yang akan datang,” ucapnya
