Mamuju – Kepala Divisi Administrasi Slamet Pramoedji, wakili Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan hadiri Launching dan Sosialisasi Data Desa Presisi. Kegiatan ini diadakan di Ballroom Grand Maleo Hotel pada Kamis, (4/5/2023).
Iklan Bersponsor Google
“Kanwil Kemenkumham Sulbar akan terus memberikan kontribusi pembangunan di Sulawesi Barat, terkait dengan Tusi yang diemban” ujar Pramoedji usai mengikuti kegiatan itu
Menurut Kadivmin, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan dalam setiap kesempatannya mendorong jajaran untuk untuk membangun sinergi dan kerjasama dengan seluruh stakeholder di Sulawesi Barat.
“Untuk itu, diharapkan dengan kontribusi yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah” sambung salah seorang Pimti Pratama di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna tersebut
Sementara itu, Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik menyampaikan bahwa dalam dua tahun terakhir masyarakat di Desa/Kelurahan mengalami tekanan yang luar biasa beratnya, mengatasi tekanan akibat pandemi yang menggerus potensi ekonomi.
Oleh karena Itu, Data desa presisi merupakan program yang diluncurkan untuk memberikan gambaran aktual di Desa dan Kelurahan.
“Dengan data yang akuran dari tingkat desa/kelurahan diharapkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah dan desa, peningkatan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat yang merata,” ujarnya.
Kegiatan dihadiri oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Bupati Mamuju, Bupati Polewali Mandar, Bupati Majene, Bupati Mamasa, Bupati Mamuju Tengah, Bupati Pasangkayu, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, FORKOPIMDA, Instansi Vertikal, BUMN di Wilayah Sulawesi Barat, Insan Pers, Serta Seluruh Camat dan Kepala Desa/Kelurahan Di Provinsi Sulawesi Barat.
Lebih jauh, Akmal Malik mengatakan bahwa Data Desa Presisi ini memiliki manfaat untuk menghadirkan data akurat bagi Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Barat, membantu penyelesaian konflik terkait dengan pertanahan di desa dan kelurahan, membantu perencanaan pembangunan di desa, serta membantu perencanaan alokasi anggaran menjadi tepat sasaran.
Program data desa presisi di tahun 2022 telah menjangkau 113 Desa dan Kelurahan Di provinsi Sulawesi Barat. Di Tahun 2023 ini, program data desa presisi akan menjangkau 145 Desa dan Kelurahan Di provinsi Sulawesi Barat.
“Kualitas data akan menentukan keberhasilan pembangunan. Selain itu juga menentukan ketepatan perencanaan dan implementasi pembangunan desa, Sekarang Saatnya membangun Indonesia lewat data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara sampai tingkat pemerintah daerah, salah satunya lewat data desa presisi,” ujarnya.
Sementara itu, Narasumber hadir secara virtual Wakil Rektor IPB Ernan Rustiadi menerangkan bahwa, suatu kebanggaan bagi IPB untuk ketiga kalinya diberikan kepercayaan untuk menerapkan data desa presisi. Ia mengucapkan selamat kepada Provinsi Sulawesi Barat yang telah menunjukkan komitmen yang besar untuk menguatkan landasan bagi pembangunan desa.
Iklan Google AdSense
