MAMUJU – Langkah cepat ditunjukkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju dalam merespons kebijakan Work From Home (WFH) yang mulai diterapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Melalui kunjungan kerja ke Biro Organisasi Setda Sulbar, Selasa (31/3/2026), Pemkab Mamuju memastikan tidak ada celah dalam pelayanan publik meski pola kerja ASN mengalami perubahan.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Biro Organisasi itu menjadi ajang sinkronisasi kebijakan strategis, sejalan dengan misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), yang menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.
Delegasi Pemkab Mamuju dipimpin langsung Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mamuju, Muhammad Jufri Badau. Ia datang bersama sejumlah pejabat teknis untuk menggali lebih dalam skema penerapan WFH yang kini menjadi perhatian banyak daerah.
Kepala Biro Organisasi Setda Sulbar, Nur Rahmah Parampasi, menyambut positif langkah tersebut. Ia menegaskan bahwa kebijakan WFH di lingkup Pemprov Sulbar telah dirancang secara terstruktur, termasuk pembagian kewenangan antar perangkat daerah.
“Untuk edaran WFH bagi PPPK disusun oleh BKPSDM bersama tim Ibu Andi Hidayah Arif, sementara edaran WFH bagi ASN ditangani langsung oleh Biro Organisasi,” jelas Nur Rahmah.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini tidak muncul tanpa dasar, melainkan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah serta ASN.
Di sisi lain, Jufri Badau menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret agar kebijakan di daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemkab Mamuju, kata dia, ingin memastikan penerapan pola kerja 4 hari di kantor dan 1 hari WFH—yang dijadwalkan setiap Jumat—dapat berjalan selaras dengan kebijakan provinsi.
“Kami ingin mendapatkan gambaran utuh agar penerapan WFH di Mamuju tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Jangan sampai ada kesan kinerja menurun hanya karena perubahan sistem kerja,” tegas Jufri.
Diskusi berlangsung intens, membedah sejumlah aspek krusial seperti mekanisme absensi digital, sistem pengawasan kinerja ASN, hingga evaluasi harian selama pelaksanaan WFH. Hal ini menjadi poin penting untuk memastikan produktivitas pegawai tetap terjaga, meski tidak selalu bekerja dari kantor.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dari Pemkab Mamuju, hadir Kabag Organisasi Ridho Ahmadi, Kabag Hukum Nuridah, serta perwakilan BKPP Noer Aulia. Sementara dari Pemprov Sulbar, hadir Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Andi Hidayah Arif, Kabid Teknologi Pemerintahan dan Ekosistem Taufan H. Prasetyo, Analis SDM Ahli Madya BKPSDM Hasmawati Hasan, serta Pranata Komputer Ahli Pertama Diskominfoss Hafriansyah.
Koordinasi ini menjadi sinyal kuat bahwa transformasi pola kerja ASN di Sulbar tidak dilakukan secara parsial. Kolaborasi antar pemerintah daerah menjadi kunci, agar inovasi seperti WFH tidak hanya efisien secara internal, tetapi juga tetap menjaga kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.
