Sengkang — Pihak pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo melalui bagian ekonomo Pemkab Wajo tahun 2021 yang akan datang mengupayakan agar dapat jatah gas untuk Elpiji dari BP Migas sebanyak 25000 mt.
Usulan ini tengah diupayakan pihak bagian ekonomi Pemkab Wajo untuk adanya penambahan kouta gas tersebut dari tahun ini sebanyak 12.934 mt untuk menjadi sebanyak 25.000 mt ditahun 2021.
Hal tersebut dibenarkan dan diungkapkan oleh kepala bagian ekonomi Pemkab Wajo, Ir Andi Musdalifah Msi yang ditemui diruang kerjanya kemarin oleh awak media.
Selain itu, Ia berharap kedepan adanya kesadaran khususnya bagi pns agar bisa beralih menggunakan gas elfiji yang non subsidi agar pemenuhan gas tersebut yang diperunttukkan bagi warga yang kurang mampu dan masuk dalam kategori yang layak subsidi tersebut bisa terakomodir.
Selain itu, kami juga himbau untuk tingkat agen ataupun pangkalan gas elfiji agar mengutamakan melayani warga sekitar dan juga warga yang kurang mampu dan juga kedepanya pihaknya akan selalu melakukan pemantauan dan pengawasan ke bawah termasuk untuk menekan lonjakan harga dan bila perlu dilakukan operasi pasar bahkan juga kedepan bila disetujui pihaknya akan lakukan uji coba untuk berlaih ke gas breegas.
Disinggung soal masalah yang terkait untuk pengawasan penggunaan subsidi baik itu jenis premium dan solar, Dirinya menekankan kalau terkait hal tersebut tentu pihaknya sudah melakukan langkah langkah dan termasuk sudah melakukan pertemuan dengan pihak terkait dan juga pengelola spbu yang ada di Wajo.
Ia menambah, kedepan itu soal bbm subsidi ini semuanya harus ada rekomendasi resmi yang sudah kami kirimkan ke semua Kecamatan dan Desa atau OPD di Wajo yakni surat rekomendasi dari BP Migas nomor 5 tahun 2012 tentang pemberian rekomendasi untuk bbm subsidi yang dimana nantinya sebagai dasar untuk diperlihatkan ke pihak spbu untuk pengisian bbm subsidi tersebut. Dan untuk plat merah atau dinas itu sudah kami serahkan ke spbu yang ada terkait edaran larangan untuk pengisian bbm subsidi.
“Untuk semua jenis bbm subsidi ini sudah jelas rekomemdasi format suratnya dan edaran untuk larangan pengisian bbm subsidi untuk plat merah atau mobil dinas itu juga sudah ada”.Tutupnya
