MAMUJU — Menanggapi polemik dugaan penyelewengan aset daerah milik Pemkab Mamuju, yang saat ini bergulir bergulir di meja inspektorat, Ketua Laskar Anti Korupsi Sulbar (Lak Sulbar), Muslim Fatillah, angkat bicara.
Menurut Muslim, masalah dugaan penyelewengan aset daerah, sangat penting untuk segera disikapi oleh pihak DPRD dan inspektorat Kabupaten Mamuju. Namun, jika hal itu tidak mendapat respon, maka tentu harus didorong ke BPK agar segera melakukan audit investigasi.
“BPK kan bisa melakukan audit investigasi soal aset – aset daerah.Itu jangan sampai menjadi milik pribadi, itu kan berbahaya kalau milik negara menjadi milik pribadi,” ucap Muslim, via telepon, Senin, 26/10/20.
Selain itu, Muslim juga menambahkan agar masyarakat tidak disalahkan, jika berfikir atau curiga aset daerah milik Pemkab Mamuju ini, hanya dijalankan atau dimiliki oleh oknum tertentu, bahkan mungkin seorang pejabat di level pemerintahan Kabupaten.
“Dan itu tanggungjawab Bupati dan Wakil Bupati, sebagai pemerintah daerah yang bertanggung jawab soal pengelolaan aset di daerah. Karena kalau tidak, ya jangan salahkan masyarakat, jika mencurigai bahwa itu untuk kepentingan kelompok oknum,” tambahnya.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, Ia juga meminta DPRD Kabupaten Mamuju, untuk tidak diam melihat polemik dugaan penyelewengan aset daerah ini.
“Jangan mereka hanya terima gaji di sana, harusnya melakukan investigasi, melakukan RDP dan hasil RDPnya itu ditindaklanjuti, dengan membentuk panitia khsusus.Kalau perlu, dilakukan seperti itu. Jadi, betul-betul jelas dan terang,” ungkapnya.
Tindaklanjut terkait polemik aset daerah tidak akan efektip, kata Muslim jika DPRD Kabupaten Mamuju baru bersikap ketika muncul aksi demonstrasi dari masyarakat. Harusnya, itu menjadi tanggung jawab penuh mengingat adanya fungsi pengawasan yang melekat di tubuh legislatif.
“Karena memang, kalau hanya mengandalkan inspektorat secara internal, ya tidak mungkin jeruk makan jeruk,pasti akan terbatas dengan keadaan dalam melakukan audit, kalau teman – teman inspektorat daerah yang kita harapkan. Makanya, di kalau tidak mampu di DPRD, ya mereka memundurkan diri saja kalau tidak mampu,”katanya.
Ia juga menuturkan, jika dalam proses penanganan masalah aset daerah ini, pihak DPRD Kabupaten Mamuju tidak mampu bersikap secara tegas, maka pihaknya secara kelembagaan di LAK Sulbar, yang akan turun tangan meminta secara resmi BPK agar segera melakukan audit investigasi.
Ini akan menjadi kotak pandora, mungkin yang kelihatan sekarang ini ya aset – aset seperti kapal di Balak-balakang, mobil ambulance. Itu mungkin kotak pandora, mungkin lebih banyak lagi kemana mobil-mobil dinas selama ini,” tuturnya.
