Sengkang – Puluhan warga Paselloreng UPT Bekkae Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo didamping lansung oleh BPD dan Kades Paselloreng mendatangi kantor DPRD Wajo, Jumat 05 Februari 2020 terkait dengan soal lahan usaha yang berada didaerah transmigrasi, Bekkae Paselloreng yang dinilai hingga saat ini masih belum ada kejelasan.
Andi Jusman Kades Paselloreng melalui salah satu pembawah aspirasi menyampaikan kalau persoalan lahan transmigrasi di UPT Bekkae Paselloreng yang diberikan melalui instansi dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Wajo untuk lahan usaha yang hingga saat ini masih menuai masalah dan belum ada kejelasan hingga sekarang.
“Seperti diketahui untuk areal lokasi untuk daerah transmigrasi UPT Bekkae itu ada sekitar 412 hektare, namun ini jadi dilema karna Masalah lahan sekitar 20 hektare ini belum ada kejelasan dan masih tuai masalah karena adanya yang mengklaim lahan tersbeut”.Ujarnya
Sementara tim penerimah aspirasi DPRD Wajo, Haji Suriadi Bohari bersama tim penerimah aspirasi lainya AD Mayang, Haji Mustafa dan Ir Andi Muliana Sam dalam menyikapi keluhan dan aspirasi warga yang disampaikan mengatakan kalau apa yang disampaikan warga tentu akan menjadi perhatian dan respon dan akan menindak lanjuti untuk mencarikan solusi terbaik.
“Kita ingin permasalahan warga Bekkae tersebut soal masalah adanya lahan yang masih menjadi masalah dan adanya oknum yang mengklaim lahan tersbeut tidak berlarut larut lagi dan adanya solusi atau jalan terbaik”.Ucapnya
Kami selaku penerimah aspirasi hari ini akan menindak lanjuti dan selanjutnya akan diserahkan ke komisi terkait untuk dibahas selanjutnya agar ini bisa secepatnya clear dan tidak berlarut larut dan mengundang OPD atau dinas terkait, baik camatnya dan pihak BPN serta yang terkait lainya.”Apa yang disampaikan warga hari ini secepatnya akan tindak lanjuti ke rapat komisi untuk secepatnya ada solusi terbaik”.Tambahnya
Sedang Kadis Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Wajo, Haji Syahran dalam menanggapi permasalah lahan warga yang diaspirasikan mengutarakan kalau soal lahan yang hingga saat masih tuai masalah dan belum adanya titik temu juga adanya oknum yang mengklaim lahan sekitar 20 hektare dilokasi daerah transmigrasi UPT Bekkae Paselloreng dalam menindak lanjuti permasalahan tersebut pihaknya telah melakukan rapat koordinasi.
Dan beberapa hasil kesepakatan yang ditimbulkan dalam rapat koordinasi tersebut menugaskan camat dan desa untuk memfasilitasi masalah tersebut dan terkait lahan sebenarnya merupakan lahan pemerintah dan sebenarnya tidak bisa ada yang klaim lagi serta meminta untuk menginventaris lahan lokasi tersebut.
Jika nantinya masih ada yang melakukan klaim atas lahan tanah tersebut, tentunya pihak kami akan rekomendasikan untuk tindak lanjuti melalui proses hukum yang berjalan.Terangnya
