SULSEL, rakyatta.co – Anggota komisi VII DPR RI Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), dari Praksi Partai Amanat Nasional (PAN) Hj. Andi Yuliana Paris mengikuti rapat dengar pendapat (RDP), melalui virtual bersama ketua komisi VII.
Terpantau pada Virtual itu dihadiri Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara (Dirjen Menerba), Sekertaris Jendral Dewam Energi Nasional (Sekjen DEN), Kepala Badan Geologi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manuaia (BPSDM), Badan Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Kementrian Pertahanan (BALITBANG), Kementerian ESDM dan Kepala Badan Pengatur Hili Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS), pada Senin 7 Juni 2021.
Anggota komisi VII DPR RI Hj. Andi Yuliana Paris menyanpaikan Aspirasinya melalui Virtual menyoroti kinerja para petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) yakni Ketua Komisi VII DPR RI.
Ia katakan, APBN adalah sebagian besar dari pajak yang diayar oleh masyarakat, Olehnya itu bapak harus punya hati menggunakan APBN ini.
“Ketika rakyat ingin makan enak itu bayar pajak, makan bakso itu bayar pajak. Jadi jangan berorentasi hanya sekedar untuk menghabiskan anggaran,” ungkap Politisi wanita dari Partai PAN tersebut.
Dirinya meminta kepada Ketua Komisinya itu, agar teliti dalam mengelolah anggaran APBN yang merupakan hasil dari bayar pajak oleh rakyat
“Kalau kita teliti dengan baik apa yang dikerjakan yang bentuknya studi, peta, kebijakan, rekomendasi, litbang, direktorat jendral, itu banyak yang sebenarnya redundant. saya ini peneliti. Kata dia ! kita harus tau kalau lokus pokusnya bisa menarik satu kesimpulan”. Tegasnya
Lebih lanjut AYP katakan, kita harus memperhatikan lokus Fokus anggran agar tidak terjadi redundant secara berulang- ulang. Urainya.
“Bapak tidak pernah menghabiskan APBN ini di lokus yang berbeda dan redundant yang berulang ulang dan itu tidak berdampak besar terhadap rakyat,” tegasnya
Lanjut ia, Rakyat kita saat ini sangat susah, makan saja susah mungkin bapak bapak di Kementrian ESDM ini tidak banyak kedapil. Misalnya untuk Litbang, Studi opspor gas, gak perlu pak ini sudah banyak dilakukan. sudi peta giospasial mitra kerja komisi tujuh itu adalah badan geologi dan kami sudah banyak melakukan sossialisasi peta spasial. Katanya.
“Yang perlu diperhatikan oleh pak mentri adalah kelembagaan, munkin tren saat ini tidak perlu lagi,”. Sambungnya.
Ia menegaskan, Kalau memang ingin ada studi ada survei ada rekomendasi dan evaluasi, Litbang aja yang kerjakan. tidak usah lagi ada anggaran di pelaksana tehnis.
“Followers yang mengikuti apa yang saya bilang itu 287 M dan itu sudah ditonton sebanyak 11.8 juta orang dan semua komentarnya adalah menyedihkan untuk negeri ini,” kesalnya
Pertanyaannya kata dia, Kami semua anggota komisi VII yang dari tadik ngomong bapak mau merubah tidak programnya atau mau tetap paksakan aja apa yang sudah bapak tulis itu. ?
Dirjen Gatrik yang Minggu lalu mengatakan ini indikator keberhasilan, dia gak kerja apa apa dirjen listrik itu. Itu yang kerja PLN, tapi dia punya anggaran untuk survei. migas aja di Litbang itu 215 milyar. Katanya
“Sebagaimana yang bapak jelaskan bagaimana evisiensi tersumbatnya pipa pipa, itu dilakukan ada inovasinya,” sambungnya
Dirinya meminta agar semua yang telah dikerjakan di tidak dilakukan lagi dengan mengguanakan uang rakyat tersebut.
Ia menambahkan, catatan saya bisa saya berikan secara tertulis dan bisa diliat dimana yang saya anggap mubassir itu. Tutup politisi asal Sulsel itu.
