POLMAN — Himpunan mahasiswa Islam melalui ketua umum Muh. Ridwan cabang Polman mempertanyakan masuknya minimarket di Kabupaten Polewali Mandar (Polman)
Iklan Bersponsor Google
Menurut ketua umum HMI, Muh Ridwan masuknya ritel moderen di kabupaten Polewali mandar yang tersebar di banyak titik itu patut di persoalkan, sebab berpotensi merugikan pihak UMKM atau pelaku usaha kecil di daerah.
Sebagaimana data yang kami himpun bahwa masuknya ritel moderen di Polman tahun ini cukup banyak ada yang telah terbanung dan beroprasi adapula dalam proses pembangunan dan tahap kelengkapan berkas.
Ridwan menyebut pemberian izin terhadap minimarket di kab. Polman terindikasi melanggar aturan yang berlaku pasalnya para pelaku usaha di tingkat lokal tidak mendapatkan informasi dan persetujuan, bahkan mereka telah melakukan protes akan hal ini. Tentu ini adalah bagian yang tidak dapat di sepelekan oleh pihak pemerintah selaku pemberi izin atas kahadiran ritel tersebut. Belum lagi mengenai akses jalan yang berpotensi menyebabkan kemacetan nantinya.
Belum lagi Kami menganggap masuknya ritel moderen tersebut tak memiliki kontribusi terhadap daerah, sebab selama ini pelaku usaha tersebut belum membangun keterbukaan informasi kepada publik terkait berbagai kontribusi mereka untuk Polewali mandar.
“Kemana mereka membayar pajak? Betulkah telah masuk ke khas daerah?,” ucap Ridwan .
Kehadiran minimarket ini lanjut Ridwan , telah menciptakan persaingan yang tidak sehat dalam dunia usaha. Dengan modal yang besar, mereka bisa membangun usaha disertai fasilitas yang memadai.
Modal yang super jumbo juga membuat para pemilik minimarket melebarkan sayap dan jaringan bisnis, sehingga mereka mampu melakukan ekspansi hingga pelosok nantinya dan ini sudah mulai dirasakan.
Padahal pemerintah mestinya Hadri memberikan perlindungan terhadap mereka pedagang kecil untuk memulihkan usaha mereka apalgi di tengah transisi covid 19 ini.
Bisa kita lihat dengan tidak signifikanya kehadiran pemerintah kepada Pelaku UMKM untuk di beri perhatian dan pendampingan yang memadai dari pemerintah daerah. Ia mencontohkan program pelatihan yang minim diadakan Pemkab untuk pelaku UMKM di Polewali Mandar. Suntikan modal untuk pelaku UMKM di Polman juga dinilainya sangat minim. “Ini juga (harus) menjadi perhatian,” tegas Ridwan
Dia berharap Pemkab Polman menumbuhkan ekonomi kerakyatan dengan cara memberikan perhatikan khusus terhadap pelaku UMKM di Polewali mandar.
“Kasih panggung dan perhatikan warung kelontong, dan berikan batasan pasar-pasar ritel atau swalayan. Kami pastikan dalam waktu dekat akan melakukan pengawalan, dan kami meminta agar pembangunan dan oprasi ritel ini dapat di stop sampai ada kepastian hukum terhadap mereka yang terdampak serta kehadiran pemerintah untuk pedagang lokal di kab Polman.(*)
Iklan Google AdSense
