Mamuju – Salah seorang Pasien atas nama Masrah, Mengaku dirinya tertahan RSUD Mamuju, Lantaran BPJS tidak aktif.
Iklan Bersponsor Google
Hal inilah mengundang Salah seorang aktivis HMI Sulawesi Barat, Dino Alfin Hamid, langsung Diminta Turun Mendampingi Pasien Tersebut
Lantaran Dirinya Merasa kesulitan untuk keluar dari RSUD Mamuju dikarenakan Biaya Operasi dan pengobatan sangat pantastis Sekitaran 14,527,000.
Dino terpangil secara misi Kemanusiaan untuk mendampingi langsung, baik secara Kelembagaan maupun secara Personal,
Namun dalam hal ini Pihak RSUD Mamuju, sangat memberikan Ruang Komunikasi yang Intens, dengan Memudahkan Urusan Sampai Pasien Tersebut Di nyatakan boleh pulang.
Namun disi lain PEMKAB Mateng tutup mata Terhadap Warganya dalam kesulitan di RSUD Mamuju, lantaran BPJS Tidak aktif, dikarenakan Regulasi Pemkab Mateng Menunggu sampai 1 Bulan Baru BPJS bisa di Aktifkan.
Semntara jelas Dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan Mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta Berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.
“Hal ini tentunya adalah PR bagi DPRD Mateng Dan PEMKAB Mateng,harus menjadi solusi disaat masyarakat dalam Kesulitan untuk kesehatan,” Ujarnya.
Lanjut Dino regulasi yang berkaitan dengan BPJS Pemkab Mateng saya anggap itu adalah kekeliruan yang sangat fatal pasalnya Regulasi itu hanya berfungsi di lingkup Mateng.
“Ketika hal ini belum mendapatkan titik temunya maka, Akan digelar Aksi Kemanusiaan, Menekan DPRD Mateng Dan BPJS Agar Merubah Regulasi Yang ada,”Pungkasnya.(*)
Iklan Google AdSense
