RAKYATTA CO, SENGKANG — Salah satu politisi partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Wajo, Haji Ambo Mappasessu (HAM) yang juga sebagai Ketua Komisi l DPRD Wajo menemukan kejanggalan disalah satu OPD Pemkab Wajo yang anggaranya mencapai puluhan Milyar.
Kepada awak media Haji Ambo Mappasessu yang akrab juga disapa HAM mengungkapkan yakni, bagian Kesra Setda Kabupaten Wajo yang anggaran sebesar Rp 13.373.471.049.00 pada program pembinaan perpustakaan tahun 2021 sedikit dinilai ada yang janggal.
Menurutnya dari hasil investigasi anggaran yang dilakukan, kegiatan ini terlalu besar dengan melihat kegiatan yang ada perpustakaan apa lagi saat ini perpustakaan beradaan pada sub bagian Kesra.
“Ini yang kami nilai sedikit janggal dan sudah tejadi pemborosan anggaran dan hal ini tidak bisa di biarkan ada pembohongan publik, dimana dinilai sudah tidak tepat sasaran dan terkesan ada semacam unsur dana anggaran siluman”.Cetusnya
Betapa tidak, dirinya menilai anggaran sebesar Rp 13 Milliar lebih ini, sudah tidak relevan dan tidak tepat sasaran dan sesuai peruntukanya untuk bidang perpustakaan.” Ini kan aneh dan perlu dipertanyakan, kami nilai penganggaran puluhan milyar ini ada yang janggal, dianggarkan sampai Rp 13 Milyar untuk perpustakaan, tapi kok malah yang dapat dipertanggung jawabkan di perpustakaan itu sendiri hanya anggaran Rp 50 juta”.Ucap HAM ke sejumlah media saat berada di kantor DPRD Wajo, Senin 18 Juli 2022 sesuai rapat pembahasan Banggar.
Dengan melihat hal tersebut diatas dari anggaran yang diperuntukkan untuk bidang perpustakaan senilai Rp 13 Milyar lebih ini, tapi yang dikelola dan dipertanggung jawabkan hanya sekitar Rp 50 jutaan untuk perpustakaan sendiri, berarti ini dapat disimpulkan kalau anggaran milyaran tersebut ada mengalir dan dipergunakan ke sejumlah OPD atau bidang lainya yang artinya itu sudah menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan penggunaan dari penganggaran anggaran tersebut.
“Peruntukan anggaran yang
di peruntukan pada belanja kegiatan lain yang tidak relefan serta tidak sesuai dan ini bukan lagi referensi anggaran hanya pemborososan saja, oleh sebab itu pemerintah harus mengambil langkah tegas pada hal tersebut ini ada kesan permainan di dalam nya yang terkesan adanya dana siluman”.Tegasnya
Untuk itu pihaknya selaku anggota DPRD Wajo selaku Ketua Komisi l DPRD Wajo akan meminta klarifikasi dan jawaban rill kepada pihak OPD terkait atau pihak Pemkab Wajo terkait penggunaan dan realisasi anggaran tersebut diatas dan bilamana nantinya atau kedepannya ada yang ditemukan unsur yang tidak sesuai dan menyalahi aturan serta melanggaran undang undang dan indikasi hukum, tentu kami akan serahkan ke aparat penegak hukum (APH) untuk diproses sesuai hukum yang berlaku jikalau terjadi adanya unsur penyimpangan anggaran didalamnya.Tutupnya
Sementara bagian Kesra Setda Pemkab Wajo hingga saat ini belum berhasil mendapatkan jawaban ataupun klarifikasi perihal tersebut diatas dan begitupun juga dengan Sekda Kabupaten Wajo, Ir Armayani juga belum berhasil untuk ditemui dan dimintai keterangan perihal hal tersebut diatas hingga berita ini diturunkan.(*)
