MAMAJU — Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat, Faisol Ali berharap pengelolaan anggaran dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Menurut Faisol Ali, Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban. Lebih dari itu, SAKIP seharusnya disadari sebagai kebutuhan mendasar untuk meningkatkan kinerja.
“SAKIP merupakan alat bantu yang digunakan untuk memastikan setiap instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan manfaat atau hasil atas setiap rupiah dari anggaran yang digunakan,”sambung Faisol Ali usai mengikuti Workshop Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Selasa (22/11/2022).
Kakanwil Faisol Ali mengatakan bahwa penggunaan SAKIP dengan maksud mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan dan meperlihatkan kinerjanya, serta untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka dari itu perlu dilakukan suatu pemeringkatan atas hasil evaluasi implementasi sistem akuntabilitas kinerja.
Kakanwil Faisol Ali berharap workshop yang diselenggarakan oleh Itjen ini dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran.
“Akuntabilitas Kinerja mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien dan ekonomis,” ujar salah satu Kakanwil Institusi Menkumham, Yasonna itu
Kakanwil berharap dengan pengelolaan anggaran berbasis kinerja yang dilakukan melalui SAKIP, setiap anggaran instansi pemerintah harus memiliki hasil (output) dan manfaat bagi masyarakat. Pemilihan program dan kegiatan juga dilakukan dengan cermat agar bisa sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Razilu dalam kesempatan itu mengatakan penilaian berjenjang diharapkan dapat memberikan penilaian yang obyektif dan efisien.
“Saya berharap dengan adanya mekanisme baru melalui penilaian SAKIP yang dilakukan secara berjenjang dapat memberikan sebuah penilaian yang lebih objektif dan lebih efisien terhadap waktu, SDM dan ketepatan serta kesesuaian strategi pada Unit Kerja dalam mencapai kinerja yang telah diperjanjikan,” jelas Razilu.
Dengan penilaian SAKIP dapat memberikan kualitas gambaran akuntabilitas yang berdampak nyata sebagaimana efektivitas kinerja pemerintah
