Apel Perdana Di Tahun Baru, Semangat Baru 2023

MAMUJU — Mengawali tahun baru 2023, jajaran pemerintah kabupaten mamuju kembali menggelar apel gabungan sebagaimana biasanya pada setiap hari senin di halaman kantor bupati jl. Soekarno Hatta. Senin 2 Januari 2023,

Bertindak sebagai inspektur upacara, bupati mamuju, Hj. Sitti Sutinah Suhardi, mengawali arahan dengan menyampaikan selamat tahun baru sekaligus apresiasi dan terimakasih kepada segenap jajarannya yang selama ini telah bekerja dengan baik dan selalu solid dalam menghadapi berbagai tantangan.

Ia berharap, tahun 2023 menjadi semangat baru bagi semua aparatur untuk terus meningkatkan kinerja demi mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Usai gelaran apel bersama, kegiatan dilanjutkan dengan coffe morning bersama antara bupati, sekretaris daerah serta seluruh pimpinan OPD.

Dalam kegiatan yang bernuansa lebih santai Sutinah Suhardi secara khusus mengapresiasi pencapaian dan realisasi program semua perangkat daerah di tahun 2022 yang dinilainya telah cukup baik, mengindikasi berbagai kegiatan di masing-masing OPD telah mampu dijalankan dengan baik.

Demikian halnya pendapatan daerah yang juga mengalami peningkatan sehingga mengalami surplus.

Menjelaskan secara teknis terhadap pengelolaan keuangan daerah tahun 2022, kepala BPKAD mamuju, Irwan Idris, membenarkan adanya surplus anggaran yang mencapai kurang lebih 37 Milyar rupiah.

kata Irwan, ini menunjukkan pendapatan daerah lebih besar jika dibandingkan pengeluaran yang dulakukan pada tahun 2022.

Secara umum ia menggambarkan, total realisasi belanja pada tahun lalu sebesar 87,6 persen, sementara pendapatan telah terealisasi 96,67 persen.

Meski mengakui pada sektor pembiayaan masih akan dinamis, sebab masih dilakukan penginputan, namun secara umum ia menilai Realisasi APBD mamuju tahun 2022 telah mengalami peningkatan yang sangat baik.

Adapun sektor yang menjadi penyumbang peningkatan pendapatan daerah yang terjadi tahun 2022, diantaranya melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atas realisasi dana bos, serta Badan pendapatan daerah (Bapenda)