Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), Senin (27/2/2023).
Kepala Divisi Administrasi, Slamet Pramoedji dalam kesempatan itu mengatakan bahwa kegiatan analisa kebutuhan ini memang perlu dan diharuskan untuk menganalisa sarana dan prasarana yang belum terpenuhi.
Kegiatan Analisa Kebutuhan Sarana dan Prasarana ini, lanjut Pramoedji juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi agar anggaran dapat menjadi terukur. “Selanjutnya kepada para peserta dapat dengan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan yang berjalan dua hari ini agar mendapat hasil yang maksimal,” ujar salah satu Pimti Pratama unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu
Pramoedji menilai bahwa kegiatan ini membutuhkan data dari seluruh UPT terkait kebutuhan sarana dan prasarana sehingga terciptanya anggaran yang tersusun baik ke depannya.
“Kekurangan data yang terlewatkan atas kebutuhan yang ada di UPT. Tolong dilengkapi usulan yang pertama perlu diperhatikan adalah RKBMN,” sambung Kadivmin.
Sementara itu, dalam kesempatan itu dilakukan pemaparan dari PUPR Provinsi Sulawesi Barat, Andi Habibi Akbar menyampaikan materi “Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara dan Analis Kebutuhan Biaya Pembangunan Gedung Negara.
Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Parlindungan berharap jajaran UPT memenuhi kebutuhan data dukung, mengingat hal tersebut agar menjadi perhatian untuk diselesaikan.
Hadir mendampingi Kepala Divisi Administrasi, Kepala Bagian Program dan Humas, Jawaruddin di Ruang Rapat Oemar Seno Adji.
