Majene – Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar melakukan Koordinasi ke Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Majene.
Koordinasi yang dilakukan itu terkait Pelaksanaan sejumlah program, yaitu Paralegal Justice Award, Desa Sadar Hukum, dan montoring keaktifan Bagian Hukum selaku anggota JDIH dan pembentukan LBH yang ada di Majene untuk terakreditasi di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, Kamis, (2/3/2023)
Tim dari Kemenkumham Sulbar terdiri dari Kepala Bidang Hukum, Agustina, Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum Bantuan Hukum dan JDIH, Mardiana, Achmad Fauzie Azis selaku Penyuluh Hukum, dan Pengelola Bantuan Hukum diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum dan Sub Bagian Perundang-Undangan Pemerintah Kabupaten Majene, Bustam.
Kepala Bidang Hukum, Agustina dalam kesempatannya menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Zoom Virtual Meeting yang diikutinya beberapa waktu lalu dalam rangka pelaksanaan penghargaan Paralegal Justice Award.
“Yang merupakan penganugerahan Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker dan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita” ujarnya
Agustina juga menambahkan agar operator JDIH yang ada di Pemerintah Kabupaten Majene dapat di aktifkan kembali dan tetap melakukan koordinasi ke Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat dalam rangkan pengoperasian website JDIH sehingga produk-produk hukum Majene dapat di upload di website.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kab. Majene menyambut baik atas koordinasi yang dilakukan Tim Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat.
Ia mengaku akan memberikan support dan partisipasi dalam kegiatan Paralegal Justice Award, Desa Sadar Hukum
Tak hanya itu Kabid Hukum Pemerintah Kab Majene juga mengaku akan mendorong pembentukan LBH di Majene yang akan mengikuti verifikasi calon pemberi bantuan hukum di Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat.
“Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Majene merupakan tim kerja yang solid dalam pelaksanaan program-program kerja yang ada di Pemerintah Kabupaten maupun program kerja yang ada di Kemenkumham” sambungnya
Ditempat terpisah Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, Parlindungan berharap dengan adanya kegiatan ini maka program paralegal justice award, desa sadar hukum, JDIH dan pembentukan LBH yang terakreditasi dapat berjalan dengan baik
“Untuk itu sinergi antara Kemenkumham Sulbar dan Pemda Majene diharapkan dapat terus ditingkatkan, dalam rangka mensukseskan program-program Pemerintah di bidang hukum” ujar salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu
