Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat. Hal itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di Lapas dan Rutan, Kamis (2/3/2023).
Bertempat di Kantor KPU Prov. Sulbar, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Robianto beserta jajaran bertemu dengan Ketua KPU Sulbar, Rustan.
Kadivpas Robianto menyampaikan jumlah narapidana dan tahanan yang ada di Sulbar yang sudah memiliki NIK.
Kadivpas Robianto berharap pada penyelenggaraan pemilu nanti dapat berjalan baik dan lancar.
Ia juga menyampaikan kepada pihak KPU agar Lapas/Rutan yg ada di Sulbar terdapat TPS khusus, karena pemilihan sebelumnya LPP Mamuju tidak memiliki TPS Khusus.
Sementara itu, Ketua KPU Prov Sulbar mengpresiasi kunjungan koordinasi dari Kemenkumam Sulbar.
Ia menyampaikan bahwa nantinya akan ada TPS Khusus di Lapas/Rutan. “KPU akan mengupayakan semua Lapas/Rutan di Sulbar terdapat TPS khusus,” ujarnya.
Sebelumnya, di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Parindungan mengaku telah melakukan perekaman data kependudukan bekerjasama dengan Dinas Dukcapil.
“Ini merupakan bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan yang maksimal, khususnya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), dan seluruh masyarakat Sulawesi Barat pada umumnya salah satunya pemenuhan Hak Identitas Diri atau Data Kependudukan” ujar salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu
Parlindungan juga mengatakan, Identitas diri sangat penting bagi WBP, agar mereka bisa mendapatkan program layanan dari pemerintah pusat dan daerah secara maksimal.
“Mulai dari layanan BPJS Kesehatan, program integrasi sampai dengan pemenuhan persyaratan untuk menyalurkan hak pilih dalam pesta demokrasi tahun 2024 mendatang,” pungkasnya.
