Pasangkayu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait Perjanjian Kinerja (Tarja) pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu, Kamis (2/3/2023).
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Sub Bagian Program, Perencanaan, dan Pelaporan Kanwil Kemenkumham Sulbar.
Kasubbag PPL, Wahyu Afriadam beserta staff melakukan monitoring dan evaluasi Rutan Pasangkayu bertemu dengan Kepala Sub Seksi Pengelolaan, Husni Mujib.
Ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi untuk mewujudkan kinerja yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil seperti Perjanjian Kinerja 2023 secara berkala, Renstra, Rencana Kinerja, IKU 2023, dan aplikasi pada SMART DJA, E Monnev Bappenas, E Performance, dan KRISNA.
Ia menyampaikan arahan dari Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan agar Kepala Satuan Kerja untuk terus berkoordinasi dan komunikasi dengan Kantor Wilayah khususnya Divisi Administrasi terkait pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran sehingga seluruh program/kegiatan dapat berjalan dengan baik, melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, pertanggungjawaban yang benar.
Lebih lanjut, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan juga sebagai tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara, pencapaian visi, misi, dan tujuan negara.
Sementara itu, di tempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar menyebut Pelaksanaan rencana strategis membutuhkan komitmen dalam mencapai target kinerja berupa output dan outcome.
“Maka dibutuhkan kompetensi, profesionalisme dan disiplin pegawai di Lingkungan Rutan Pasangkayu dalam melaksanakan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan” sambung salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah Kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu
Parlindungan juga berharap, dengan dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pada UPT di lingkup Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, mampu mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun berjalan dan mendatang.
