Mamuju – Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan mendorong Kabupaten di Sulawesi Barat penuhi kriteria Kabupaten Peduli HAM.
Hal itu disampaikannya saat Rapat Evaluasi dan Persiapan Pengumpulan Data Dukung Aksi HAM (B04) serta Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 di Hotel Grand Maleo, Kamis (16/3/2023).
Parlindungan mengaku saat ini jajarannya mengumpulkan bahan evaluasi dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan RANHAM dan Aksi HAM, serta melakukan upaya menkoordinasikan persiapan penyampaian data dalam indikator penilaian kriteria daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM di Sulawesi Barat.
“Kegiatan ini juga dalam rangka mendorong pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab melaksanakan peghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM atau P5HAM,” sambung salah seorang Kakanwil di bawah Menkumham, Yasonna
Kabupaten Peduli HAM merupakan sarana pengembangan sinergitas Pemda dan Instansi Vertikal dalam melaksanakan P5HAM. “Dengan adanya hal tersebut, setiap Kabupaten yang difasilitasi Kemenkumham melakukan penilaian kriteria daerah Kabupaten dengan mengumpulkan data penilaian,” ujar Kakanwil.
Parlindungan menambahkan, selain menargetkan agar tahun ini seluruh Kabupaten memperoleh predikat Kabupaten Peduli HAM, maka Kantor Wilayah berharap Pemda melaporkan Aksi HAM sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 53 Tahun 2021 tentang RANHAM tahun 2021-2025.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Sekda Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris menyampaikan keynote speech sekaligus membuka kegiatan tersebut di Hotel Grand Maleo.
Ia mengatakan bahwa Hukum dan HAM semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi. Hal itu membuat masyarakat menjadi sadar hukum, lebih memahami akan haknya.
“Merespon isu HAM tersebut, maka Pemerintah Daerah harus bersinergi dalam pelaksanaan P5HAM. Untuk melaksanakam P5HAM yang berkualitas maka diperlikan regulasi yang mengatur hal tersebut,” ujarnya.
Lebih jauh, Muhammad Idris ini berharap seluruh pemegang kepentingan perlu bersinergi dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia.
Muhammad Idris meminta kepada Pemerintah Kabupaten melakukan upaya mengumpulkan data dukung aksi HAM (B04). Ia juga berharap prestasi yang telah dicapai di tahun lalu meraih Kabupaten Peduli HAM untuk dipertahankan, maupun bertambah untuk Kabupaten lainnya.
Turut hadir pada kesempatan ini Direktur Kerjasama HAM, Hajerati, Pimpinan Tinggi Pratama, Pemerintah Kabupaten, dan tamu undangan lainnya.
