Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mendorong pemerintah daerah untuk memenuhi data dukung kriteria Kabupate Peduli HAM.
“Kemenkumham Sulbar saat ini tengah melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam menghadapi penilaian Kabupaten Peduli HAM” ujar salah seorang Kakanwil Unit Wilayah di bawah Kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu.
Menurut Parlindungan, tahun ini ditargetkan seluruh kabupaten di Sulawesi Barat meraih kriteria Kabupaten Peduli HAM.
Terkait dengan itu, beberapa waktu lalu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan koordinasi terkait penilaian Kabupaten Peduli HAM. Koordinasi dilakukan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu.
Khusus di Mamuju tengah, Koordinasi diterima langsung oleh Kepala Bagian Hukum Setda Kab Mamuju Tengah, serta untuk koordinasi di Kab. Mamasa diterima langsung oleh Kepala Sub Bagian Perundang undangan.
Tim Kanwil Kemenkumham Sulbar mengatakan bahwa Koordinasi dilaksanakan dalam rangka optimalisasi P5 HAM (Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Pemajuan dan Penegakan HAM) di Wilayah.
Dalam koordinasi tersebut Verifikator kantor wilayah menyampaikan beberapa hal yaitu Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat mendorong seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Barat untuk mendapatkan penghargaan Kabupaten Peduli HAM tahun 2023 termasuk Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu.
Kemudian pengumpulan data dukung sudah bisa dilaksanakan bulan ini, karena waktu pengupload-an data dukungnya telah mulai dilaksanakan pada awal bulan maret 2023 dan berakhir tanggal 1 Mei 2023.
Koordinasi ini atas perintah langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat, Parlindungan. .
Selanjutnya Kabag Hukum Mamuju Tengah, Lukman berharap Kab Mamuju Tengah kembali mendapatkan penghargaan Kabupaten Peduli HAM tahun 2023 ini, mengingat pada tahun 2020 Kab Mamuju Tengah sudah pernah mendapatkan penghargaan.
Kepala Bagian Hukum Mamuju Tengah, Lukman sangat mengapresiasi kunjungan kerja dari Kemenkumham Sulawesi Barat.
Terkait dengan penilaian kabupaten peduli HAM, dalam waktu dekat akan segera ditindaklanjuti dengan segera merampungkan seluruh data dukung sesuai dngn rugulasi yg ada. Data dukung yg msih ada di OPD akan dijemput untuk dilakukan pengesahan tingkat OPD terkait serta Sekda Kabupaten.
