Jakarta – Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan mendukung keanggotaan Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF).
Hal itu disampaikannya pada penyelenggaraan hari ke-2 Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris yang juga dihadiri bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rahendro Jati di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta. (4/5)
Menurut Parlindungan, menjadi anggota FATF akan membawa dampak positif bagi kredibilitas perekonomian Indonesia dan persepsi positif terhadap sistem keuangan nasional.
“Menjadi anggota FATF akan menempatkan Indonesia dalam posisi strategis dalam pergaulan internasional khususnya terkait penyusunan standar pencegahan money laundering” ujarnya
Untuk itu, kata Ia, Indonesia berkomitmen penuh untuk menjadi anggota FATF.
“Sesuai informasi, saat ini status Indonesia sudah masuk dalam tahapan action plan. Jika tak ada kendala, maka keanggotaan Indonesia di FATF akan diumumkan pada Juni 2023” sambungnya
Parlindungan juga menyampaikan pesan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap notaris, serta meningkatkan kualitas pencatatan serta pengawasan terhadap BO yang selaras dengan kebijakan dari Bapak Presiden untuk meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investasi
Untuk dapat mewujudkan rencana aksi indonesia menjadi anggota FATF, perlu adanya peran serta dan partisipasiaktif dari jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia.
“Sehingga hal inilah yang akan dijadikan motivasi bagi jajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat untuk ikut berkontribusi mewujudkan Indonesia menjadi anggota FATF” katanya
