Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan menyampaikan dukungannya atas rencana operasional Pelabuhan Tanjung Silopo.
Hal tersebut disampaikan Parlindungan di ruang pola Kantor Bupati Polewali Mandar pada pelaksanaan Study Review & Assesment BIMP-EAGA Economic Coridor yang dihadiri oleh Unsur Pemerintah Provinsi, Pemkab Polman, Perwakilan Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare, dan sejumlah perwakilan instansi lainnya.
“Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mendukung adanya Pelabuhan Tanjung Silopo yang ada di Kabupaten Polman sehingga diharapkan dapat menopang potensi perluasan koridor pada sektor ekonomi dan peluang keterkaitan perdagangan lintas batas, investasi dan pariwisata” ujar salah seorang Kakanwil unit wilayah di bawah kepemimpinan Menkumham, Yasonna itu.
Seperti diketahui, pelabuhan Tanjung silopo akan berencana akan dijadikan sebagai Pelabuhan internasional yang melayani perjalanan secara langsung dari Polewali Mandar ke Lahad Datu, Malaysia.
“Sehingga Kementerian Hukum dan HAM akan mengambil peran khususnya di bidang Keimigrasian dalam hal pengawasan dan pemeriksaan dokumen bagi masyarakat yang datang dan pergi melalui pelabuhan tanjung silopo ini” lajut Parlindungan
Sementara itu, Tim dari BIMP-EAGA dalam kesempatan itu mengatakan bahwa kesiapan pelabuhan di Lahad Datu sudah mencapai 95% dalam melayani penyebarangan dari Polman menuju ke Lahad Datu Malaysia.
Sehingga harapannya Pelabuhan Tanjung Silopo juga dapat melakukan percepatan penyelesaian agar dapat segera beroperasi.
Sesuai Informasi, sebelum melayani penyebarangan internasional, akan melakukan uji coba untuk melayani penyebarangan lokal
